InfoCakrawala.com – Jakarta – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak seluruh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan item dalam negeri dibandingkan produk-produk impor.
“Implementasi Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) diharapkan dapat menggerakkan pemerintah daerah agar tambahan banyak menggunakan produk-produk dalam negeri dibandingkan dengan item impor,” kata Wakil Ketua Umum Apkasi, Joune J.E. Ganda terkait penyelenggaraan Apkasi Procurement Network (APN) 2023: Expo lalu Forum, pada dalam Jakarta, Kamis.
Joune yang juga Bupati Minahasa Utara, berharap pengaplikasian produksi dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), dan, pemanfaatan e-katalog pemerintah dapat tambahan tinggi baik lagi pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PBJP).
Menurut Joune, program P3DN bertujuan untuk memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri, serta mengoptimalkan produk-produk dalam negeri.
Peningkatan P3DN, kata dia, dapat terwujud jika terjadi sinergi berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga juga penyedia barang jasa serta masyarakat.
“Untuk menyokong pelaksanaan program P3DN, pemerintah sudah pernah mengatur mengenai kebijakan TKDN yang dimaksud dapat dijadikan panduan bagi pemda dalam membelanjakan anggarannya,” kata dia.
Menurutnya, penerapan TKDN dalam PBJP dimulai dari tahap perencanaan, tahap pemilihan penyedia sampai ke tahap penyelenggaraan kontrak. Apabila penyelenggara pengadaan barang kemudian jasa bukan memenuhi prinsip TKDN maka dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang digunakan berlaku.
Apkasi, kata Joune, menggerakkan pemanfaatan TKDN tambahan lanjut mempertimbangkan aspek meningkatnya pemanfaatan produksi dalam negeri berkaitan dengan kualitas hasil atau komponen yang dimaksud digunakan dihasilkan selama proses produksi.
Hal itu, kata Joune, akan menggerakkan peningkatan penyerapan tenaga kerja lalu penghematan devisa, dalam mana pengaplikasian komponen hasil produksi dalam negeri berarti mengurangi biaya penyediaan komponen luar negeri.
Karena itu, kata dia, pemerintah daerah miliki peran penting untuk memacu serta memfasilitasi perusahaan-perusahaan dalam area daerah termasuk UMKM yang digunakan digunakan menghasilkan barang/jasa untuk memperoleh sertifikat TKDN sebagai sarat utama mengikuti lelang PBJP.
Joune mengatakan Apkasi juga siap menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang disampaikan oleh Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, bahwa pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk mencapai target P3DN kemudian TKDN.
"Pertama meningkatkan komitmen Kepala Daerah dalam rangka perubahan mekanisme PBJP, kedua melakukan pendampingan kepada Industri Kecil serta Menengah lalu UMKM untuk masuk ke dalam sistem e-Katalog," imbuhnya.
Hal ketiga, lanjut Joune Ganda yakni dengan memacu organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan belanja PDN melalui e-Purchasing di tempat area e-Katalog.
Kemudian, keempat melakukan monitoring serta pengawasan pelaksanaan P3DN Meningkatkan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta, kelima meningkatkan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kepada Industri Kecil Menengah (IKM) lalu UMKM.
(Sumber: AntaraNews)
