Banggar DPR Tegaskan Bansos Hasil Kesepakatan DPR serta pemerintahan

Banggar DPR Tegaskan Bansos Hasil Kesepakatan DPR dan juga pemerintahan

Infocakrawala.com – JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyatakan kebijakan bantuan sosial (bansos) merupakan hasil kesepakatan DPR kemudian pemerintah. Dalam pelaksanaannya, status pemerintah cuma penyalur bansos.

“Kebijakannya (bansos) kita desain dengan di tempat DPR. pemerintahan statusnya cuma menyalurkan kebijakan yang sudah pernah disepakati dengan antara pemerintah juga DPR,” kata Said Abdullah pada keterangannya, Rabu (3/1/2024).

Said menegaskan, bansos adalah hak rakyat dikarenakan dipungut dari pajak dan juga penghasilan bukanlah pajak yang dimaksud diterima negara dari kekayaan alam di tempat Indonesia. Bukan milik pemerintah.

“Jadi tiada tidaklah elok kalau ada pejabat pemerintah acara bansos adalah oleh sebab itu belas kasihan atau kemurahan hati pemerintah, namun itu memang sebenarnya hak rakyat yang dimaksud wajib diberikan,” ujarnya.

Diakui Said, Banggar DPR menyetujui adanya penebalan belanja bansos pada September 2023 sebagai akibat dampak La Nina dan juga kenaikan biaya beras, yang tersebut sangat sensitif terhadap rumah tangga miskin.

DPR juga telah lama mengingatkan untuk pemerintah agar penyaluran bansos tepat waktu dan juga tepat sasaran untuk menghindari politisasi bansos mendekati pemilihan raya 2024.

“Sejatinya mekanisme penyalurannya (bansos) lewat Kemensos (Kementerian Sosial) berdasarkan Angka Terpadu Kepuasan Sosial (DTKS) lalu sesuai tupoksi menghadapi dasar perintah undang-undang,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Persetujuan penebalan bansos disampaikan Said Abdullah menanggapi berbagai perkiraan mengenai kenaikan laju belanja di dalam akhir tahun. Menurutnya, mengawasi rekam jejak pada belanja di area tahun-tahun sebelumnya memang sebenarnya selalu ada upaya optimalisasi serapan menuju akhir tahun.

Masing-masing pos belanja sudah ada direncanakan di Perpres Nomor 75 Tahun 2023. “Kalau ada serapan maksimal dari 85% sanggup naik 102%, atau kenaikan 17% di area akhir tahun unaudited, tentu itu tidak semuanya untuk belanja bansos,” katanya.

“Sebab, belanja negara terpecah-pecah ke pada berbagai pos belanja, misalnya anggaran rutin untuk alokasi belanja pegawai, dalam akhir tahun biasanya ada penghitungan tunjangan kinerja, selain itu ada juga serapan belanja modal, kewajiban pembayaran pokok juga bunga utang, belanja subsidi, serta belanja tempat yang dimaksud dialokasi melalui TKDD,” pungkasnya.

(Sumber: SindoNews)