DKPP Copot Hasyim Asyari, KMPKP Desak KPU Berbenah juga Buat Pedoman Penanganan Kekerasan Gender

DKPP Copot Hasyim Asyari, KMPKP Desak KPU Berbenah juga Buat Pedoman Penanganan Kekerasan Gender

Infocakrawala.com – JAKARTA – Koalisi Publik Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP) mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) melawan putusan tegasnya memberhentikan Hasyim Asy’ari sebagai Ketua dan juga Anggota KPU Periode 2022-2027. Hasyim Asy’ari dicopot dari jabatannya akibat terbukti melakukan tindakan asusila juga menyalahgunakan jabatan, wewenang, kemudian prasarana negara untuk kepentingan pribadi.

”Sanksi pemberhentian tetap saja adalah tindakan terbaik untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan juga menjadi instruksi yang dimaksud tegas bahwa tiada ada ruang atau pun toleransi bagi pelaku untuk menjadi bagian dari pengurus pilpres dalam Indonesia,” bunyi keterangan tertoreh diterima SINDOnews, hari terakhir pekan (5/7/2024).

KMPKP sendiri terdiri berhadapan dengan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati Tangka, Yayasan Kalyanamitra Listyowati, Direktur Eksekutif International NGO Diskusi on Indonesian Development (INFID) Iwan Misthohizzaman, Direktur Eksekutif NETGRIT Hadar Nafis Gumay serta Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati.

Selain itu, Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI), Dosen pemilihan FHUI Titi Anggraini, Kadiv Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha, Dosen FHUI serta Anggota Bawaslu 2008-2012 Wirdyaningsih, kemudian perwakilan Maju Perempuan Indonesia (MPI) sekaligus anggota Bawaslu 2008-2012 Wahidah Suaib. Ketua Dewan Pendiri Institut Perempuan Valentina Sagala dan juga Communication International NGO Pertemuan on Indonesian Development (INFID) Intan Bedisa.

Dalam Putusan Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 terbukti bahwa terdapat relasi kuasa antara Pengadu serta Teradu sehingga terjadi hubungan yang digunakan tiada seimbang. Kondisi ini merugikan Pengadu selaku perempuan lantaran berada pada tempat yang tersebut tak dapat menentukan kehendak secara bebas dan juga logis. Alhasil, Teradu bisa saja melakukan kekerasan terhadap korban dengan memaksa juga menjanjikan sesuatu yang dimaksud melanggar integritas serta profesionalitasnya sebagai Ketua sekaligus Anggota KPU.

DKPP menegaskan Hasyim Asy’ari selaku Teradu sudah menggunakan pengaruh, kewenangan, jabatan, lalu sarana negara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selain itu, Teradu telah lama memanfaatkan berbagai situasi di kapasitasnya sebagai Ketua KPU di melakukan tindakan yang memaksa lalu menjanjikan sesuatu pada hal melakukan tindakan asusilanya.

Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Pasal 6 ayat (2) huruf a dan juga c, Pasal 6 ayat (3) huruf e lalu f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, 12 huruf a, Pasal 15 huruf a juga huruf d, Pasal 16 huruf e, juga Pasal 19 huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik lalu Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. “Berdasarkan tren melawan kecenderungan yang tersebut ada di dalam lingkungan pelaksana pemilu, perkara kekerasan berbasis gender di tempat lingkungan pelopor pilpres telah terjadi meningkat tajam,” tulisnya.

Pada periode 2017-2022, terjadi 25 persoalan hukum kekerasan seksual yang digunakan ditangani DKPP. Kemudian pada 2022-2023, terdapat 4 kasus. Sedangkan pada 2023 meningkat tajam sebanyak 54 perbuatan asusila dan juga pelecehan seksual yang digunakan dilaporkan ke DKPP. Berbagai perkara yang dimaksud terdiri dari pelecehan, intimidasi, diskriminasi, narasi seksis terhadap calon perempuan, kekerasan fisik, hingga kekerasan seksual di area ranah privat maupun publik.

Bahkan berdasarkan temuan dari Kalyanamitra, misalnya terdapat pemaksaan perkawinan dengan motif kepentingan pemilihan umum juga ditemukan dalam Sulawesi Selatan. Dengan eskalasi perkara yang digunakan semakin meningkat, KMPKP menilai putusan DKPP ini menjadi langkah tegas sekaligus sinyal yang dimaksud kuat untuk terus mengukuhkan serta menjaga konsistensi pemeliharaan perempuan di pemilu.

”Putusan ini harus menjadi preseden ke depan untuk ditegakkan secara konsisten bahwa bukan ada impunitas terhadap pelaku kekerasan seksual, khususnya pada ranah pemilu. Paradigma ini penting agar tak mengendorkan semangat perempuan untuk menjadi subjek penting pada aktivitas pemilihan umum di dalam Indonesia baik sebagai pemilih, penyelenggara, maupun peserta,” katanya.

Berdasarkan studi yang telah lama dirilis Kalyanamitra pada 24 Juni 2024, ditemukan faktor dan juga akar kekerasan berbasis gender pada pemilihan 2024 adalah adanya ideologi patriarki lalu norma gender, stereotip gender, ketimpangan relasi kekuasaan, kurangnya kesadaran kemudian pendidikan, kurangnya regulasi dan juga perlindungan, juga impunitas. Hal yang disebutkan menunjukkan penyelenggaraan pilpres memang benar berpotensi menjadi ruang yang dimaksud rawan bagi perempuan.