DPR Minta otoritas Prioritaskan Pendanaan Industri Vital

DPR Minta otoritas Prioritaskan Pendanaan Industri Vital

Infocakrawala.com – JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto kemudian Sartono Hutomo dari Fraksi Demokrat menilai sektor strategis selama ini kurang mendapat perhatian pemerintah. Pemerintahan mendatang harus hadir juga memprioritaskan skema pembiayaan sektor strategis.

“Saya meninjau dukungan pemerintah terhadap BUMNIS sangat lemah juga bukan menjadi prioritas. Beda sekali dengan Rencana Krusial Nasional (PSN) yang mana ada sekarang,” ujar Mulyanto di dalam Jakarta, belum lama ini.

Pemerintahan selanjutnya yang digunakan dipimpin Prabowo Subianto harus merumuskan pilihan prioritas kemudian strategi industrialisasi. “Agar sektor menjadi prime mover (penggerak utama) bagi pertumbuhan ekonomi. Misalnya, harus direalisasikan pendalaman pohon lapangan usaha secara vertikal. Sehingga kita semakin mampu menguasai teknologi sektor yang digunakan berdaya saing,” ungkapnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengakui semuanya tidaklah semudah membalik tangan. Perlu kemauan kebijakan pemerintah lalu konsistensi.

Negara menjadi faktor penentu pada mengawal lapangan usaha strategis. Dia mewanti-wanti bila pemerintah selanjutnya mengabaikan sektor industri, maka penyelenggaraan ke depan akan datang lebih banyak sulit.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Sartono Hutomo menuturkan agar bidang strategis dapat lebih lanjut mandiri maka harus ada pengelolaan keuangan yang digunakan baik di area tiap BUMN.

“Mampu mengurus dengan baik manajemen keuangan di area setiap BUMN pada hal ini mampu meningkatkan transparansi juga akuntabilitas juga mampu untuk diversifikasi industri agar tidaklah bergantung pada satu sektor,” ujar Sartono.

Karena itu, ia menekankan negara tentu harus setiap saat hadir di skema pembiayaan bidang strategis sehingga ada proteksi dari pemerintah. “Pertama dukungan penuh terhadap langkah-langkah perusahaan yang digunakan diambil demi kemajuan di tempat industrinya masing-masing lalu tentu juga harus jelas payung hukumnya,” katanya.

Dengan begitu, siapa belaka yang mana menjadi pengambil langkah merasa aman di setiap langkah bidang usaha yang digunakan diambil. “Kalau kita masih menggunakan langkah-langkah yang tersebut kaku pasti tertinggal dari yang lain,” ucapnya.