Hakim Agung Sebut Pengajuan PK di dalam Kasus Vina Cirebon Konstitusional: Terpenting Ada Novum

Hakim Agung Sebut Pengajuan PK di area di Kasus Vina Cirebon Konstitusional: Terpenting Ada Novum

Infocakrawala.com – JAKARTA – Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Ibrahim menanggapi rencana peninjauan kembali (PK) yang akan datang diajukan lima terpidana seumur hidup perkara pembunuhan Vina lalu Eky di dalam Cirebon pada 2016 silam. Ibrahim menyampaikan bahwa pengajuan PK itu merupakan hak konsitusional.

“Secara prosedur hukum di area dunia pengadilan, putusan yang tersebut telah inkracht itu upaya hukumnya Peninjauan Kembali,” kata Ibrahim pada waktu ditemui usai mengunjungi Seminar di tempat Universitas Bhayangkara Bekasi, Kamis (13/6/2024).

Kendati demikian, Ibrahim menjelaskan, ketentuan mengajukan novum sangatlah terbatas. Oleh sebabnya, upaya hukum peninjauan kembali disebut sebagai upaya hukum luar biasa.

“Syaratnya (novum) sangat-sangat limitatif, harus ada misalnya kekhilafan nyata kemudian yang terpenting ada novum (bukti baru),” sambungnya.

Berkaitan dengan novum, Ibrahim menjelaskan alat bukti haruslah bukti yang digunakan sebelumnya sudah ada ada tapi tiada bisa saja ditampilkan pada proses persidangan.

“Apabila ia (novum) ditemukan misalnya sesudah perkara diputus, beliau tiada memenuhi persyaratan sebagai novum serta dikarenakan itu tak mampu (diterima pengajuan PK),” katanya.

Ibrahim juga mengumumkan novum lebih banyak menitikberatkan pada alat bukti surat bukanlah semata-mata keterangan dari saksi. Sebab, menurutnya, keterangan saksi harus terus-menerus dikaitkan dengan bukti yang lain.

“Tidak bisa saja (kesaksian saksi) berdiri sendiri, apalagi apabila hanya sekali satu saksi. Ada prinsip unus testis nullus testi, apabila semata-mata satu saksi, tidak saksi,” tegasnya.

Sebelum permohonan PK dikabulkan, hakim akan melakukan pengecekan terhadap persyaratan formil dari novum itu. Menurutnya, apabila ketentuan formil sebuah novum bukan terpenuhi, maka hakim tiada akan mempertimbangkan peninjauan kembali.

“Jika ketentuan formil itu tidaklah terpenuhi, maka hakim tak akan mempertimbangkan. Nanti hakim yang mana menilai apakah memenuhi aturan formil atau tidaklah novum itu,” katanya.