Kartini Perindo Siap Kawal Kesetaraan Gender di dalam Indonesia

Kartini Perindo Siap Kawal Kesetaraan Gender dalam pada Indonesia

Infocakrawala.com – JAKARTA – Pengurus DPP Kartini Perindo Ike Suharjo menyatakan siap mengawal keadilan juga kesetaraan gender di tempat Indonesia. Salah satunya bergerak di Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI).

Menurut dia, KPPI merupakan suatu wadah yang digunakan sangat penting bagi perempuan pada seluruh Indonesia khususnya untuk mengawal keadilan serta kesejahteraan gender setiap kebijakan ataupun di undang-undang.

“Harapan saya sebagai Kartini Perindo bukan semata-mata DPP dan juga juga perwakilan Perindo dari DPW Bali, kami terus berpartisipasi di KPPI. Kami akan terus berjuang mengawal menyuarakan aspirasi perempuan-perempuan Indonesia,” ujar Ike usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) pada Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Kartini Perindo di KPPI juga mengambil bagian melobi unsur dan juga komisi agar pimpinan legislatif diisi 30 persen keterwakilan perempuan. Hal ini supaya perempuan dapat bergerak di tempat Senayan/DPR menyuarakan berbagai kepentingan perempuan pada Indonesia.

“Jadi tidak ada cuma sekadar duduk belaka pada legislatif tapi bagaimana mereka itu menyuarakan serta mengawal sampai ke kebijakan undang-undang itu mengundurkan diri dari yang tentunya pro terhadap perempuan,” katanya.

“Kita akan lobi bagaimana dari setiap kebijakan undang-undang itu ada keterwakilan perempuan lalu properempuan Indonesia,” tambahnya.

Rakernas KPPI merupakan kesempatan evaluasi dari keterwakilan perempuan di Pilpres kemudian Pileg 2024. Sehingga merupakan isu penting yang dibahas sebagai evaluasi dan juga sebagai materi rumusan inisiatif KPPI ke depan.

KPPI merupakan wadah bagi perempuan Indonesia yang dimaksud ingin bersatu memperjuangkan keadilan kemudian kesetaraan gender pada kebijakan pemerintah di dalam Indonesia. Maka itu, KPPI pasti akan berperan berpartisipasi pada merumuskan, mengawasi, kemudian mengevaluasi pelaksanaan undang-undang yang dimaksud mengatur keterwakilan perempuan di politik.