Infocakrawala.com – KULON PROGO – Kesepahaman lintas sektor untuk kolaborasi di pelayanan kepemudaan sesuai amanat Perpres No 43/2022 harus tercapai melalui Rapat Kerjasama (Rakor) Pengembangunan Pemuda yang mana diadakan oleh Kementerian Pemuda kemudian Olahraga ( Kemenpora ) pada Selasa (6/8/2024) di dalam Yogyakarta. Perpres ini melibatkan 28 Kementerian/Lembaga (K/L) dan juga daerah, dengan Wakil Presiden sebagai ketua regu pengarah lalu Kemenko sebagai orkestrator.
Deputi 2 Lingkup Pengembangunan Pemuda Kemenpora, Dr. Raden Isnanta, M.Pd, menekankan pentingnya langkah strategis untuk mewujudkan kolaborasi tersebut. Rakor ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, termasuk Deputi Lingkup Sinkronisasi Perbaikan Tingkat Anak, Perempuan, serta Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Analis Kebijakan Ahli Madya Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Edgar Rangkasa, Direktur KPAPO BAPPENAS, Raden Rara Rita Erawati, Deputi Area Support Kebijakan Pembangunan Individu dan juga Pemerataan Pembangunan Setwapres, Suprayoga Hadi, Ahmad Avenzora, Direktur Statistik Kepuasan Rakyat, juga Deputi Area Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, Asrorun Ni’am.
Suprayoga Hadi menekankan tujuh poin penting yang mana disampaikan Wapres Ma’ruf Amin di rapat menteri terkait Perpres No 43/2022, termasuk peran wilayah pada menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) serta pentingnya koordinasi lintas Organisasi Peralatan Daerah (OPD).
Suprayoga memacu tempat untuk lebih lanjut peduli terhadap urusan kepemudaan serta menyusun RAD yang dimaksud tepat dengan anggaran yang mana mencukupi. Saat ini, baru 17 provinsi yang telah dilakukan menyusun RAD, sementara Indonesia mempunyai 38 provinsi juga 514 kabupaten/kota.
Dalam konteks Skala Pembangunan Pemuda (IPP) yang digunakan mencapai skor 56,33, Suprayoga mencatat stagnasi pada tiga dari lima indikator: pendidikan, kesempatan kerja, lalu gender. Meskipun ada peningkatan skor IPP, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mempercepat kemajuan dalam tiga domain tersebut.
“Perencanaan juga penganggaran harus berjalan beriringan. Jika rencana bukan ada, anggaran pun tak akan ada. Kami sangat fokus pada penyusunan RAN juga RAD dikarenakan implikasinya secara langsung pada anggaran,” ujar Suprayoga.
Lebih lanjut, ia menambahkan, “Indikator pendidikan, kesempatan kerja, serta gender perlu dipacu lebih banyak keras pada tahun 2024 ini, meskipun ada delapan kategori penghargaan yang digunakan sudah ada cukup mewakili.”
Dengan Rakor ini, diharapkan terwujudnya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan lalu mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
