Komisi IV DPR Dorong Bentuk Pansus Dugaan Skandal Impor Beras Bulog

Komisi IV DPR Dorong Bentuk Pansus Dugaan Skandal Impor Beras Bulog

Infocakrawala.com – JAKARTA – Komisi IV DPR akan memacu pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap dugaan skandal mark up (selisih harga) impor beras. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan.

Dalam dugaan skandal impor 2,2 jt ton beras senilai Rp2,7 triliun serta kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ini, menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi kemudian Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

“Iya nanti kita usulkan dan juga dorong,” ujar Daniel Johan, Akhir Pekan (7/7/2024).

Daniel Johan menilai pembentukan Pansus di dalam DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras yang tersebut menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi lalu Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

“Bisa diungkap sejauh mana kebenarannya,” jelas Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Daniel Johan juga memandang, pembentukan pansus dugaan skandal impor beras diperlukan untuk memperbaiki tata kelola pangan RI. Daniel Johan menekankan, pembentukan Pansus juga sebagai komitmen kemudian langkah pemerintah pada mewujudkan kedaulatan pangan.

“Sekaligus perbaiki tatakelola lalu menegaskan komitmen kemudian langkah pemerintah di wujudkan kedaulatan pangan juga keberpihakan terhadap petani juga kemandirian pangan,” tandas Daniel Johan.

Sebelumnya, usulan pembentuan pansus dugaan skandal impor beras pada DPR digaungkan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas. Fernando memacu pembentukan Pansus terkait dengan skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 jt ton beras senilai Rp2,7 triliun kemudian kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

Kasus ini sendiri bermula ketika Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan juga Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 jt ton beras senilai Rp2,7 triliun lalu kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Rabu, (3/7/2024).

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto memohonkan KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan juga Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang tersebut paling bertanggung jawab terkait dua hambatan tersebut.

“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan juga unsur pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI di menangani perkara yang digunakan kami laporkan,” kata Hari pada depan Gedung KPK, Jakarta.