Mahfud MD: Ucapan Selamat untuk Presiden Terpilih Lebih Tepat Setelah Putusan MK

Mahfud MD: Ucapan Selamat untuk Presiden Terpilih Lebih Tepat Setelah Putusan MK

Infocakrawala.com – JAKARTA – Calon duta presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menilai ucapan selamat untuk presiden terpilih seharusnya diberikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tidak berdasarkan hasil rekapitulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Secara Yuridis ucapan selamat memang sebenarnya tambahan tepat pasca ada konfirmasi atau vonis MK,” kata Mahfud melalui akun X miliknya @mojmahfudmd, Hari Jumat (22/3/2024).

Mahfud menjelaskan, pemenang pemilihan raya 2024 tidak ada ditetapkan oleh kebijakan hasil rekapitulasi KPU, melainkan MK, yang tersebut ditentukan berdasarkan dua cara.

Pertama, ialah konfirmasi, yaitu pemberitahuan MK untuk KPU bahwa tiada ada gugatan pada waktu tiga hari pasca kebijakan KPU. “Kedua, vonis yakni putusan final sebab ada gugatan yang digunakan diperiksa pada sidang maksimal 14 hari kerja,” kata Mahfud.

Cuitan Mahfud itu juga disertai video berisi pernyataan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie.

“Keputusan KPU belum final serta mengikat sampai ada konfirmasi dari MK atau putusan MK. Besok, itu langkah KPU masih bisa saja berubah dengan putusan MK, yang menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Itulah yang menjadi kewenangan mutlak dari MK menurut konstitusi. Apa itu mungkin?” ujar Jimly.

Secara teoritis, hal yang dimaksud dimungkinkan terjadi. Oleh lantaran itu, penetapan pemenang pemilihan umum tak semata-mata mengantisipasi kebijakan KPU secara resmi, namun juga harus mengantisipasi langkah MK.

“Hormati mekanisme konstitusional kita. Kalaupun MK telah mengonfirmasi atau telah memproduksi putusan, masih itu namanya president elect tidak presiden Indonesia. Itu baru presiden terpilih. Presiden Republik Indonesia tetap saja Jokowi sampai tanggal 20 (Oktober),” ucap Jimly.

Berdasarkan penjelasan Jimly, kata Mahfud, mampu sekadar ada pembatalan hasil pemilu, khususnya apabila kebijakan MK berbeda dengan langkah KPU. “Misal di area Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, Thailand, Turki, serta lain-lain,” katanya.