Merujuk Putusan MA, KPU Bakal Revisi Aturan Usia Calon Kepala Daerah

Merujuk Putusan MA, KPU Bakal Revisi Aturan Usia Calon Kepala Daerah

Infocakrawala.com – JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengubah aturan mengenai usia pencalonan kepala tempat di area pemilihan gubernur Serentak 2024. Diubahnya aturan itu merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024.

Komisioner KPU Idham Holik mengungkapkan, lembaganya bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tersebut berlaku. Sebab, kata dia, putusan MA merupakan komoditas hukum yang dimaksud miliki kekuatan hukum final dan juga mengikat.

“Dalam penyelenggaraan pilpres ataupun pilkada kami harus melaksanakan prinsip berkepastian hukum,” kata Idham untuk wartawan, Kamis (13/6/2024).

Idham menjelaskan aturan itu nantinya akan dipublikasikan ketika pihaknya telah dilakukan selesai melakukan tahapan harmonisasi. “Nanti pada waktunya, apabila rancangan Peraturan KPU tentang pencalonan kepala wilayah setelahnya selesai melintasi proses rapat harmonisasi peraturan perundang-undangan kami akan segera publikasikan,” sambungnya.

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana yang digunakan mengajukan permohonan peraturan batas usia calon kepala tempat minimal 30 tahun dicabut. Putusan itu tertuang di Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang tersebut diputus Ketua Majelis Yulius dengan Anggota Majelis 1 Cerah Bangun dan juga Anggota Majelis 2 Yodi Martono.

Sebagai informasi, batas usia minimal calon kepala tempat yang tersebut tertuang pada Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020, MA menyatakan bahwa itu bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Dari putusan tersebut, MA sudah pernah mengubah yang digunakan awalnya cagub dan juga cawagub minimal berusia 30 tahun, yang mana terhitung sejak penetapan calon menjadi pasca pelantikan. Atas dasar itu, MA memohonkan KPU mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur, Kepala Daerah lalu Wakil Bupati, dan/atau Wali Pusat Kota juga Wakil Wali Kota.