Infocakrawala.com – JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Titi Anggraini mengupayakan insentif parpol dari pemerintah ditambah sekitar 30 persen untuk mengupayakan keterwakilan perempuan di sistem perpolitikan di tempat Indonesia. Besaran bantuan yang mana diberikan sesuai pernyataan sah yang mana diperoleh masing-masing parpol pada Pileg masih kecil.
“Kalau sistemnya masih serupa ia harus dihargai dengan insentif ditambah 30%. Kalau partai yang tersebut dapat kursi di tempat DPR setiap kata-kata berharga 1.000, maka bagi kata-kata yang tersebut didapat caleg DPR (perempuan) ia menjadi dihargai 1.300,” ujar Titi di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di tempat Jakarta, Rabu (7/8/2024).
“Insentifnya adalah partai dapat dana negara untuk partai sekarang masih kecil sekali 1.000 per pernyataan untuk DPR, 1.200 untuk provinsi, 1.500 untuk DPRD kabupaten/kota. Angka yang dimaksud harus dinaikkan. Kami mengusulkan kata KPK 10.000, saya menyokong tapi setiap ucapan yang dimaksud diperoleh caleg perempuan,” tambahnya.
Dia mengusulkan agar terjadi perbaikan kepemiluan. Perempuan harus berada di area nomor urut 1 paling sedikit 30 persen di area dapil. “Kalau nomor urut 1 nomor urut 2 wajib laki-laki, misalnya ditaruh di area 6 itu tiada hambatan tapi 30% nomor urut 1 kalau laki-laki nomor urut 1 maka nomor urut 2 wajib perempuan,” katanya.
Selain itu, Titi mengusulkan partai kebijakan pemerintah menempatkan perempuan di dalam pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), maka negara harus menambah insentif besaran untuk partai, ha itu pun diadopsi beberapa negara.
Terakhir, ia juga memohon agar alokasi dana negara untuk parpol minimal 30% digunakan untuk institusi belajar serta rekrutmen kebijakan pemerintah perempuan. “Karena kalau kita minta kebijakan afirmasi tidak ada bisa jadi parsial. Selama ini ia tak akan direspons, tapi kita harus juga memikirkan insentif parpol,” katanya.
Rakernas ini merupakan peluang evaluasi dari keterwakilan perempuan pada Pilpres lalu Pileg 2024. Sehingga merupakan isu penting yang mana dibahas sebagai evaluasi dan juga sebagai materi rumusan kegiatan KPPI ke depan.
KPPI merupakan wadah bagi perempuan Indonesia yang dimaksud ingin bersatu memperjuangkan keadilan dan juga kesetaraan gender pada urusan politik di dalam Indonesia. Maka itu, KPPI pasti akan berperan bergerak pada merumuskan, mengawasi, juga mengevaluasi penyelenggaraan undang-undang yang mana mengatur keterwakilan perempuan pada politik.
