Infocakrawala.com – JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasukkan tragedi Kudatuli atau Kerusuhan 27 Juli 1996 sebagai persoalan hukum pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu kecewa tragedi Kudatuli tiada masuk daftar pelanggaran HAM berat yang digunakan diberitahukan Pemerintahan Jokowi.
“Kita setuju panitia bagaimana mendesak Jokowi bahwa Peristiwa 27 Juli ini untuk menjadi dimasukkan pada pelanggaran HAM berat,” kata Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning pada diskusi bertajuk ‘Kudatuli, Kami Tidak Lupa’ di dalam Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Hari Sabtu (20/7/2024).
Wanita yang akrab disapa Mbak Ning ini sangat menyesalkan sikap Jokowi tidak ada memasukkan kejadian Kudatuli pada daftar 12 perkara pelanggaran HAM berat pasca pemerintah mendapatkan rekomendasi dari Tim Non-Yudisial Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat.
Ke-12 perkembangan pelanggaran HAM berat itu yakni, kejadian 1965-1966; insiden penembakan misterius 1982-1985; kejadian Talangsari Lampung 1989; Rumoh Geudong serta Pos Sattis di area Aceh 1989; penghilangan orang secara paksa 1997-1998; perkembangan kerusuhan Mei 1998; insiden Trisakti kemudian Semanggi I lalu II 1998-1999.
Kemudian perkembangan pembunuhan dukun santet 1998-1999; kejadian Simpang KKA di tempat Aceh 1999; kejadian Wasior di area Papua 2001-2002; perkembangan Wamena Papua di area 2003; serta insiden Jambo Keupok Aceh 2003.
“Kita akan membantah dan juga berjuang untuk supaya Peristiwa 27 Juli masuk pada pelanggaran HAM berat. Setuju?” tegas Ribka disambut riuh teriakan setuju oleh partisipan diskusi.
Ribka pun menghadirkan seluruh elemen rakyat khususnya kader PDIP hingga para aktivis untuk berjuang mendesak Presiden Jokowi agar memasukkan insiden Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu. “Kita enggak sanggup kalau enggak ngelawan sendiri, harus sama-sama. Setuju enggak di area di lokasi ini semua kita lawan bersatu ini?” tegas Ribka.
“Setujuuu,” sahut kader hingga aktivis yang hadir di diskusi peringatan keras 28 Tahun Peristiwa Kudatuli.
