Bisnis  

pemerintahan Buat Road Map Klaster BUMN Sakit, Bisa Ditutup kemudian Likuidasi

pemerintahan Buat Road Map Klaster BUMN Sakit, Bisa Ditutup kemudian Likuidasi

Infocakrawala.com – JAKARTA – Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) telah dilakukan menciptakan klasterisasi peta jalan melawan kondisi Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ), sesuai dengan performa keuangan dan juga kepentingan mandat pemerintah.

Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, peta jalan yang digunakan sudah ada dibentuk sama-sama Kementerian BUMN menetapkan klasterisasi pengelolaan BUMN menjadi 4 kuadran. Pertama, Kuadran 2 yakni BUMN dengan mandat pemerintah dan juga performa keuangan yang dimaksud tinggi.

Kemudian Kuadran 1 yaitu BUMN dengan mandat pemerintah tinggi, namun performa keuangan rendah, Kuadran 4 adalah BUMN dengan mandat pemerintah rendah namun performa keuangan tinggi, terakhir Kuadran 3 adalah BUMN dengan mandat pemerintah serta performa keuangan rendah atau non-core.

“Roadmap ke depannya diharapkan bahwa BUMN yang dimaksud masih masih dimiliki pemerintah, tapi juga mampu diadakan privatisasi untuk kompetisi kemudian juga untuk melakukan kompetisi yang dimaksud sehat dengan swasta,” ungkap Sri Mulyani pada rapat dengan Komisi XI DPR RI terkait Pengantar Pendalaman PMN APBN 2024, Awal Minggu (1/7/2024).

Sri Mulyani awalnya, membagi BUMN menjadi 4 klaster. Pertama adalah BUMN yang tersebut mempunyai strategic value juga welfare creator. Jenis BUMN seperti ini bisa jadi dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah juga dapat dilaksanakan privatisasi, holdingisasi, penggabungan atau peleburan.

Kemudian, kategori kedua adalah BUMN yang tersebut hanya saja miliki strategic value. Menurut dia, BUMN kategori ini bisa saja dimiliki mayoritas oleh pemerintah, namun masih bisa jadi direstrukturisasi ataupun digabungkan lalu diprivatisasi.

Sri Mulyani mengatakan, kategori ketiga adalah BUMN yang miliki surplus creator. Dia mengungkapkan BUMN ini bukan harus dimiliki mayoritas oleh pemerintah.

Kemudian Iamelanjutkan, kategori keempat adalah BUMN yang mana non-core, dimana pemerintah bisa jadi melakukan penutupan BUMN kategori keempat ini.”Untuk yang tersebut non-core secara teoritis pemerintah mampu tidaklah memilikinya, lantaran mandat pembangunannya kecil serta performanya tiada bagus,” ujar dia.