otoritas Diminta Jujur ke Publik juga Tak Memaksakan Tapera

otoritas Diminta Jujur ke Publik juga Tak Memaksakan Tapera

Infocakrawala.com – JAKARTA – otoritas diminta terbuka lalu jujur terhadap rakyat untuk menjelaskan maksud kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera ). Pasalnya, kebijakan yang mana baru diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani masyarakat.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Prakarsa, Ah Maftuchan pada diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk ‘Tapera antara Nikmat dan juga Sengsara’ yang mana dilakukan secara daring, Hari Sabtu (1/6/2024).

“Menurut saya pemerintah perlu tambahan terbuka, lebih lanjut jujur terhadap masyarakat juga terus-menerus mengedepankan proses perumusan kebijakan, regulasi yang digunakan lebih besar partisipatif,” kata Maftuchan.

Maftuchan mengaku sudah pernah berinteraksi dengan beberapa konfederasi serikat pekerja, beberapa waktu lalu. Dalam komunikasi tersebut, ada yang dimaksud mengaku tiada diundang di pembahasan inovasi peraturan pemerintah (PP) ini.

Ada pula, yang mana mengaku baru diundang sekali. Sayangnya, kata dia, konfederasi yang digunakan hadir pada undangan pemerintah ini tidak ada mendapatkan penjelasan terkait substansi yang digunakan matang terhadap kebijakan tersebut.

“Artinya semata-mata melengkapi persyaratan formil saja, serta itu pun tidak ada cukup. Belum lagi, debat-debat secara terbuka dengan expert, akademisi serta seterusnya. Hal ini juga sangat minim sekali. Kita terus-menerus mendiskusikan pada tanda petik di area setengah kamar kemudian ketika meluncur peraturannya atau undang-undangnya atau regulasinya memunculkan polemik,” ujarnya.

Selain masalah kejujuran, Maftuchan menilai yang dimaksud perlu dijalankan pemerintah adalah tidaklah buru-buru untuk memaksakan agar kebijakan ini masih berjalan. Mengingat, beberapa penolakan sudah ada mulai banyak dilakukan.

“Saya kira kebijaksanaan yang digunakan diperlukan adalah melakukan revisi segera, juga kalo perlu melakukan revisi pada undang-undangnya, undang-undang perumahan rakyat,” katanya.