Perkuatan Perlindungan Siber sebagai Daya Tangkal Peretasan PDN

Perkuatan Perlindungan Siber sebagai Daya Tangkal Peretasan PDN

Infocakrawala.com – Dr. Anang Puji Utama
Dosen Fakultas Security Nasional Universitas Pertahanan

MASYARAKAT dikejutkan dengan aksi peretasan Pusat Fakta Nasional sejak 20 Juni 2024. Peretas meminta-minta uang tebusan beberapa jumlah 131 miliar. Konsekuensi peretasan Pusat Fakta Nasional yang disebutkan tidak ada main-main. Pelayanan masyarakat di dalam berbagai sektor menjadi terganggu. Kementerian Komunikasi kemudian Informatika menyebutkan terdapat instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah area yang mana terdampak serangan peretas tersebut.

Serangan atau peretasan terhadap Pusat Fakta Nasional menunjukkan adanya ancaman yang digunakan penting terhadap sistem pertahanan dan juga keamanan negara. Gangguan yang dimaksud telah terjadi terbukti mengganggu aktivitas pelayanan rakyat bagi masyarakat, adanya risiko kebocoran kemudian penyalahgunaan data juga pada spektrum yang tersebut lebih banyak luas dapat mengancam eksistensi dan juga kedaulatan negara.

Bentuk Ancaman Baru Defense Negara

Berkembangnya dinamika penduduk baik secara global, regional maupun nasional berjalan beriringan dengan berkembangnya jenis-jenis ancaman yang dimaksud berpotensi mengganggu pertahanan kemudian keamanan negara. Perkembangan dinamika yang dimaksud merupakan suatu keniscayaan di interaksi penduduk ketika ini. Meskipun miliki sejumlah dampak positif, masih perlu dibangun kewaspadaan guna menangkal muncul juga berkembangnya dampak negatif yang dapat merusak sendi-sendi hidup masyarakat, bangsa serta negara.

Demikian halnya dengan berkembangnya rakyat ke arah teknokultur yang dimaksud lebih besar intensif pada pemanfaatan teknologi berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Ketergantungan warga dengan teknologi semakin masif. Pada sektor pemerintahan juga semakin berbagai penyelenggaraannya dengan berbasis teknologi, informasi kemudian komunikasi. Bahkan pemerintah sudah ada mengambil kebijakan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pendekatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan lalu pelayanan masyarakat bukan lagi menggunkan cara-cara manual atau konvensional. Namun dengan menggunakan pendekatan teknologi dan juga informasi yang dimaksud memungkinkan berbagai macam kegiatan dapat berjalan efektif kemudian efisien. Seperti halnya perkembangan interaksi publik yang dimaksud miliki dua dampak positif kemudian negatif, demikian juga perkembangan teknologi informasi lalu komunikasi yang dimaksud juga memiliki dua dampak tersebut.

Dampak negatif perkembangan penduduk teknokultur dapat dilhat misalnya pada penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, kriminalitas kemudian sebagainya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan rakyat pun juga miliki dampak negatif diantaranya kerentanan sistem, penyalahgunaan kemudian keamanan data pribadi, serangan peretas serta sebagainya. Pendekatan pelayanan berbasis teknologi menuntut adanya pengelolaan database lalu sistem pengamanan yang baik. Sistem yang dimaksud memusatkan penyimpanan, pengelolaan dan juga penyebaran data untuk berbagai kebutuhan.

Merebaknya dampak negatif di skala yang tersebut luas lalu menyerang objek vital dapat mengancam pertahanan serta keamanan negara. Intergrasi serta kultur sosial penduduk terganggu yang tersebut dapat berdampak pada prospek konflik. Gangguan terhadap sistem juga pencurian data dapat mengganggu stabilitas negara bahkan kedaulatan bangsa. Misal pencurian data atau informasi rahasia negara oleh peretas lalu kemudian menyebarkan informasi atau menyalahgunakan data yang dimaksud tentu dapat membahayakan negara.

Peretasan Pusat Informasi Nasional merupakan salah satu bentuk ancaman nyata pada dunia maya yang mana membahayakan pertahanana lalu keamanan bahkan kedaulatan negara. Dalam lingkup sistem pertahanan negara, ancaman ini dikategorikan sebagai bentuk ancaman nonmiliter. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Negara (UU Perlindungan Negara) mengkategorikan ancaman pertahanan negara terdiri dari ancaman militer lalu ancaman nonmiliter.