Pengunduran Diri Firli Bahuri Cuma Modus Lama

Pengunduran Diri Firli Bahuri Cuma Modus Lama

Infocakrawala.com – Nama Firli Bahuri belakangan ini kembali menarik perhatian publik. Lantaran ia sudah pernah mengajukan surat pengunduran diri sebagai pimpinan KPK pada 18 Desember 2023. Surat pengunduran diri diserahkannya ke Presiden Joko Widodo lewat Menteri Sektretaris Negara.

“Maka saya mengakhiri tugas saya sebagai ketua KPK, serta saya menyatakan berhenti, serta saya juga menyatakan tiada berkeinginan untuk melanjutkan masa jabatan saya,” kata Firli dalam Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (21/12).

Kepada Presiden Jokowi, ia memohonkan agar permohonan pengunduran dirinya diterima, sekaligus memohon untuk dimaafkan.

“Saya mohon terhadap bapak Presiden berkenan menerima permohonan kami. Permohonan maaf kami dan juga juga sekaligus berhadapan dengan nama keluarga, menyampaikan terima kasih menghadapi dukungan warga selama kami pengabdian terhadap bangsa negara selama 40 tahun,” kata Firli.

Siapa sangka sikap Firli Bahuri ini malah menuai kontra dari beberapa pihal. Terutama pihak ICW, berikut ulasannya.

Pengunduran Diri Firli Bahuri Itu Modus Lama

Menurut ICW, apa yang dimaksud diadakan Firli Bahuri itu meniru Lili Pintauli Siregar. Ia ingin menghindar dari penegakan etik di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Siasat pimpinan KPK ini pun telah terbaca sejak ia kerap menghindar ketika Penyidik Polda Metro Jaya ingin memeriksanya. Pacsa ditetapkan menjadi terperiksa ia juga mengajukan upaya praperadilan.

Namun, putusan praperadilan itu tidaklah dikabulkan. Maka ia sekarang sedang bermanuver dengan mengirimkan surat pengunduran diri terhadap Presiden. Dari di lokasi ini tentu mudah menebak strategi yang tersebut sedang dimainkan Firli, yakni, ingin terbebas dari sanksi etik juga masih menganggap dirinya berintegritas.

Melihat sikap Firli ini, ICW yakin Firli akan dijatuhi sanksi berat oleh Dewas. Bagaimana tiada ia pada waktu ini dihadapkan dengan dua pelanggaran kode etik sekaligus, diantaranya, mengadakan hubungan secara langsung maupun tiada secara langsung dengan pihak berperkara lalu terindikasi tidaklah jujur pada melaporkan harta kekayaannya terhadap KPK.

Lantas pelanggaran etik kedua Firli disinyalir bukan memasukkan penyewaan rumah pada Kertanegara yang tersebut bernilai banyak jt rupiah ke pada LHKPN. Memang, apabila meninjau Pasal 14 bilangan 1 huruf a PerDewas 3/2021, ketidakpatuhan pengisian LHKPN hanya sekali sanggup diganjar dengan sanksi ringan.

Kendati demikian, Pasal 9 ayat (2) PerDewas 3/2021 mengamanatkan bahwa pada hal suatu insiden Pelanggaran Etik terdapat beberapa perbuatan dengan tingkat sanksi yang digunakan berbeda-beda maka sanksi yang tersebut dijatuhkan adalah sanksi yang dimaksud terberat. Oleh sebab itu, jikalau kemudian terbukti, maka jenis sanksinya tetap memperlihatkan mampu dikategorikan berat mengikuti ketentuan pelanggaran etik pertama.

ICW juga menyarankan beberapa hal terkait siasat yang tersebut sudah ada dilaksanakan oleh Firli. Pertama, merek memohon agar Dewas segera mengirimkan surat ke Presiden untuk menunda pengunduran diri Firli Bahuri ditunda sampai persidangan dugaan pelanggaran kode etik selesai.

Setelah itu, Presiden harus memnuda penerbitan Keputusan Presiden terkait pemberhentian Firli Bahuri sampai sidang Dewas selesai. Terakhir, Polda Metro Jaya harus menerbitkan surat penangkapan Firli agar kemudian proses hukum berjalan lancar.

Lantas bagaimana pendapat para pegiat Antikourpsi terhadap tindakan Firli.

Opini Para Pegiat Antikorupsi

Mantan Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan turut menerbitkan suara. Sama halnya dengan pihak ICW ia menyatakan ini hanyalah modus lama dari Firli.

“Ini modus lama Firli. Modus ini harusnya tiada boleh berulang, dikarenakan akan jadi pola ‘jahat’. Cara ini akan menghasilkan pelanggaran bukan diungkap dengan tuntas, sehingga pihak-pihak lain yang mana terlibat tiada diusut,” ungkapnya.

Sementara itu, Peniliti PUKAT UGM juga mengajukan permohonan agar Presiden Jokowi untuk mendiamkan surat pengunduran diri yang tersebut diajukan oleh Firli.

“Pengunduran diri bukanlah berangkat dari kesadaran bahwa dirinya sudah melakukan pelanggaran etik juga sekaligus pelanggaran pidana. Justru ini adalah salah satu upaya dari Firli Bahuri untuk menghindar dari proses kode etik yang digunakan sedang dijalankan Dewas KPK. Pengunduran diri ini sebaiknya tidaklah segera direspons oleh Presiden Jokowi, cukup didiamkan saja,” tandasnya.

(Sumber: Suara.com)