Penyusunan Kabinet Hak Prerogatif Presiden, Pakar Hukum Tata Negara: Wakil Presiden Hanya Ban Serep

Penyusunan Kabinet Hak Prerogatif Presiden, Pakar Hukum Tata Negara: Wakil Presiden Hanya Ban Serep

Infocakrawala.com – JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari mengatakan, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif seseorang presiden. Sementara sikap duta presiden hanyalah ban serep, sehingga bukan memiliki hak menentukan menteri.

Hal itu disampaikan Feri Amsari usai diskusi bertajuk ‘Dampak Kecurangan pemilihan Presiden bagi pemilihan kepala daerah 2024’ di dalam Rumah Belajar ICW, Jalan Kalibata Timur, Pancoran, Ibukota Indonesia Selatan, Selasa (7/5/2024).

“Konsep presidential kita kan mau dimurnikan ya, ia tidak ada hibrid, tidak ada campuran, tidak ada seperti Singapura, Prancis dll. Oleh lantaran ia murni, maka peran duta presiden tak ada. Wakil presiden adalah ban serep kemudian jasanya ban serep digunakan kalau ban utama bocor,” kata Feri untuk wartawan.

“Jadi kalau Pak Wakil Presiden mau bicara ya dipersilakan tapi itu tidak haknya. Hak menyusun kabinet tetap saja hak prerogatif presiden lalu ia bisa saja minta nasihat perwakilan presiden mampu tidak, bisa jadi mengabaikan bisa jadi kemudian sebanding sekali merespons apa pun dalam luar dari apa yang dirancang oleh presiden,” tambahnya.

Feri menilai pribadi wapres boleh cuma berbicara mengenai kabinet pemerintahan. Namun penyusunan kabinet secara konsitutsi adalah hak mutlak presiden.

“Jadi kalau sekadar ‘omon-omon’ tentu hanya boleh, tidak ada dilarang. Tentu hak perwakilan presiden sebagai warga negara yang dimaksud baik. Tetapi, untuk menentukan susunan kabinet itu hak tunggal presiden, tak ada satu apa pun yang digunakan boleh mengganggu hak presiden kecuali dibatasi konstitusi kemudian UU,” ujarnya.

Untuk diketahui, ketika ini sedang padat wacana kabinet ‘Gemoy’ pemerintahan terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mana akan diisi 40 menteri. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menganggap wajar jumlah keseluruhan kementerian sebanyak itu.

“Buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar, kalau kita perlu mengoleksi banyak orang, berkumpul pada pemerintahan, sehingga jadi besar,” kata Habiburokhman.