Infocakrawala.com – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mencari serta menangkap penikmat dari uang kerugian negara akibat skandal mark up impor beras yang menyeret Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi kemudian Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dapat secepatnya diselidiki. Pasalnya, kerugian negara yang mana ditimbulkan akibat mark up impor beras tak main-main lantaran bisa saja mencapai Rp8,5 triliun di dua tahun terakhir.
Hal yang dimaksud disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan pada waktu menyampaikan perhitungan kerugian negara terkait perkara skandal mark up impor beras yang digunakan telah dilakukan dilaporkan ke KPK. Anthony membeberkan perhitungannya masalah kerugian negara yang mana ditimbulkan apabila mark up terjadi pada impor beras tahun 2023 serta bulan Januari-April 2024 yang dimaksud mencapai 4,83 jt ton.
“Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 jt ton, lalu Januari-April 2024 sudah ada mencapai 1,77 jt ton. Total 4,83 jt ton. Kalau modus markup sebesar 117 dolar Amerika Serikat per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara memcapai 565 jt dolar AS, atau sekitar 8,5 triliun rupiah,” ujar Anthony, Kamis (11/7/2024).
Anthony menegaskan, realisasi nilai tukar impor beras Indonesia yang mana mencapai USD655 per ton secara nyata sangat ketinggian. Hal ini juga yang digunakan akan menyebabkan keuangan negara lalu sebab itu bisa jadi masuk tindakan pidana korupsi.
“Oleh dikarenakan itu, penduduk harus menuntut KPK untuk menyidik semua pihak sampai tuntas, sampai ke pihak yang tersebut paling bertanggung jawab. Siapa sekadar penikmat kerugian negara menghadapi impor beras tersebut,” papar Anthony.
Anthony juga berunjuk rasa bantahan Perum Bulog perihal adanya penggelembungan biaya impor beras ini. Anthony heran dengan klaim Bulog yang digunakan menyampaikan perusahaan Vietnam Tan Long Group tiada pernah menyampaikan penawaran.
Pasalnya, kata Anthony, jikalau mengacu pernyataan Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti pada Maret 2024 beras impor terbanyak justru berasal dari Vietnam sebesar 286,26 ribu ton.
“Aneh. Siapa yang mana percaya pernyataan Bulog, bahwa ada perusahaan cuma mendaftarkan diri sebagai partisipan tender, tetapi tidak ada menyampaikan penawaran?” tandas Anthony.
Diketahui, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi serta Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 jt ton beras senilai Rp2,7 triliun dan juga kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke KPK, Rabu, 3 Juli 2024.
Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto mengajukan permohonan KPK segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi juga Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang dimaksud paling bertanggung jawab terkait dua hambatan tersebut.
“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan serta substansi pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI pada menangani perkara yang kami laporkan,” kata Hari di dalam Gedung KPK, Jakarta.
