Infocakrawala.com – JAKARTA – Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Rahayu Saraswati menggerakkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak (PPPA) menjadi kementerian koordinator. Terutama di rangka meningkatkan pengarusutamaan gender, SDM, kemudian anak.
“KPPI ingin mengajukan penguatan Kementerian PPPA jadi menko, bahkan bukanlah semata-mata pemberdayaan perempuan lalu proteksi anak, kita bicara pengarusutamaan gender SDM yang mana artinya sekarang isu perempuan bukanlah hanya saja isu perempuan adalah isu manusia,” ujar Rahayu pada waktu Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KPPI di tempat Jakarta, Rabu (7/8/2024).
Rencana itu sudah ada disampaikan di konferensi antara pemerhati perempuan, NGO, lalu civil society LSM yang tersebut memang benar terlibat memperjuangkan keterwakilan perempuan dan juga pasukan pakar Prabowo Subianto.
“Jadi ini tidak berdasarkan kelembagaan tapi berdasarkan isu supaya memang benar menjadi persoalan utama prioritas dari administrasi pemerintahan Prabowo-Gibran,” katanya.
KPPI juga melobi adanya pengarusutamaan gender dengan keterwakilan perempuan menjadi salah satu yang dimaksud ada dalam MD3. “Undang-undang yang tersebut memang sebenarnya mengatur persoalan tentang kebijakan pemerintah lalu demokrasi ke depan harus adanya keberpihakkan terhadap perempuan yang dimaksud mana realitanya di area Indonesia kita hidup di area budaya yang digunakan sangat patriarki,” ungkapnya.
Ke depan KPPI diharapkan dapat menjadi salah satu organisasi yang dimaksud memang sebenarnya mewakili juga menampung semua ucapan perempuan. Terutama perempuan yang digunakan ada dalam kebijakan pemerintah LSM lintas termasuk juga para akademisi maupun perempuan-perempuan lainnya.
Menurut Rahayu, KPPI harus bersatu serta menyampaikan aspirasi yang mana serupa bahwa perempuan adalah bagian dari konstruksi secara menyeluruh baik sektor ekonomi pangan untuk masa depan bangsa khususnya yang digunakan berkaitan dengan stunting kemampuan fisik lalu lainnya.
Rakernas KPPI merupakan peluang evaluasi dari keterwakilan perempuan pada Pilpres serta Pileg 2024. Sehingga merupakan isu penting yang mana dibahas sebagai evaluasi lalu sebagai materi rumusan inisiatif KPPI ke depan.
KPPI merupakan wadah bagi perempuan Indonesia yang mana ingin bersatu memperjuangkan keadilan serta kesetaraan gender pada urusan politik di dalam Indonesia. Maka itu, KPPI pasti akan berperan bergerak pada merumuskan, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan undang-undang yang mengatur keterwakilan perempuan di politik.
