Infocakrawala.com – JAKARTA – BP Tapera menyatakan dana pungutan Tapera sebanyak 80% akan dilarikan ke obligasi. Mayoritas surat utang yang disebutkan merupakan obligasi negara yang tersebut diklaim rendah risiko.
“Paling berbagai pada obligasi negara serta juga obligasi korporat. Kebanyakan portofolio kami adalah obligasi dengan grade AAA,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di konferensi pers pada Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Hari Jumat (31/5/2024).
Menurut ia pembangunan ekonomi yang dimaksud dipercayakan pada tujuh manajer penanaman modal yang tersebut ditunjuk oleh BP Tapera. Lebih lanjut, Heru menjelaskan untuk menjamin dana kelolaan para partisipan Tapera itu pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap portofolio pembangunan ekonomi yang digunakan dijalankan oleh para manajer pembangunan ekonomi paling tak 3 bulan sekali.
Heru menjelaskan kepesertaan Tapera yang diperluas untuk para pekerja pada sektor swasta ini bersifat wajib baik untuk para pekerja yang digunakan belum memiliki rumah, maupun yang dimaksud belum memiliki rumah.
Bagi para pekerja swasta yang digunakan telah miliki rumah, akan tetap memperlihatkan membayar iuran Tapera yang mana akan dikonversi menjadi tabungan dan juga mampu dicairkan ketika telah berhenti bekerja. Sebab tujuannya, para kontestan yang tersebut telah mempunyai hunian lalu tetap saja membayarkan iuran, akan memberikan subsidi terhadap para kontestan tapera yang mana belum mempunyai rumah.
“Ini konsepnya bukanlah iuran, tapi tabungan, yang sudah ada punya rumah, dari hasil pengumpulan tabungannya sebagian digunakan untuk subsidi biaya KPR bagi yang tersebut belum punya rumah,” jelasnya.
Heru menjelaskan dengan adanya subsidi dari para partisipan Tapera yang digunakan sudah ada memiliki rumah diharapkan mampu menjaga tingkat suku bunga flat di tempat nomor 5% untuk para partisipan yang digunakan berada dalam menjalankan KPR melalui Tapera.
Menurutnya konsep semacam ini merupakan asas gotong royong di rangka mempercepat pengentasan backlog perumahan yang digunakan angkanya masih berada sekitar 9.95 jt rakyat yang dimaksud belum miliki rumah.
“Jadi kenapa harus mengambil bagian nabung ya tadi prinsip gotong royong pada undang-undangnya itu, pemerintah, penduduk yang mana punya rumah bantu yang digunakan belum punya rumah semua membaur,” jelas Heru.
