Infocakrawala.com – JAKARTA – eksekutif terus menggaungkan kampanye motor listrik dengan menggelontorkan subsidi pembelian sebesar Rp7 jt per unit. Syarat mendapatkan subsidi juga dipermudah dengan persyaratan menunjukkan KTP.
Perubahan ini diklaim menciptakan minat warga membeli motor listrik semakin tinggi, bahkan akan datang mencapai target yang dimaksud ditetapkan, benarkah?
Tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Pertambangan (Kemenperin) memangkas kuota subsidi motor listrik. Dari awalnya 600.000 unit, menjadi 50.000 unit akibat minimnya minat pembelian motor listrik tahun lalu.
Sebagai informasi, ketika pertama kali aturan motor listrik subsidi dirilis, hanya sekali kelompok rakyat tertentu yang dimaksud mampu membelinya. Komunitas penduduk itu adalah penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), penerima Bantuan Subsidi Upah, juga penerima subsidi listrik 450 hingga 900 VA.
Hingga 27 Mei 2024, Kemenperin mengklaim sebanyak 30.083 unit motor listrik atau 60,1 persen dari target jualan tahun 2024 sebesar 50.000 unit sudah ada tersalurkan. Hal yang dimaksud dikatakan sudah melampaui total penyaluran bantuan pada 2023.
“Progress penyaluran bantuan pembelian motor listrik hingga hari ini telah dilakukan melampaui total penyaluran bantuan di dalam tahun 2023,” ujar Juru Bicara Kementerian Pertambangan Febri Hendri Antoni Arif di keterangan resmi.
Faktanya, mengambil laman SISAPIRa, pada Hari Sabtu (1/6/2024), motor listrik dengan subsidi Rp7 jt yang tersebut telah tersalurkan sebanyak 26.641 unit. Angka yang disebutkan merupakan gabungan pada 2023 lalu lima bulan pertama tahun 2024.
Saat ini, warga yang digunakan pada proses pendaftaran untuk mendapatkan subsidi motor listrik sebanyak 12.124. Sementara yang digunakan sudah ada terverifikasi sebanyak 4.402 unit, dengan total yang mana tersalurkan tahun ini sebesar 15.109 unit.
Minimnya peminat motor listrik akibat dipicu oleh pengisian daya yang mana lama lalu jarak tempuh yang mana sangat terbatas. Tapi, Febri meyakini apabila semakin banyak warga yang digunakan menggunakan motor listrik, kesulitan yang disebutkan perlahan akan teratasi.
“Kalau transaksi jual beli motor listrik tinggi kemudian digunakan secara luas oleh masyarakat, maka akan muncul permintaan pembangunan ekonomi untuk penyediaan stasiun charging, bengkel, aksesoris kemudian permintaan lainnya berhadapan dengan motor listrik. Hal ini dapat menarik pembangunan ekonomi untuk merancang sektor pendukung di dalam hulu serta dalam hilir guna menopang sistem ekologi motor listrik tersebut,” tuturnya.
