Infocakrawala.com – Eks Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Saut Sitomorang mengajukan permohonan pemerintah mengusut tuntas temuan Pusat Pelaporan serta Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) persoalan adanya aliran dana kampanye yang tersebut bersumber dari penyalahgunaan infrastruktur pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga tambang ilegal.
“Kami berharap KPK, Kejaksaan, serta Kepolisian bisa saja mengusut tuntas temuan dari PPATK tentang dugaan pencairan dana dari BPR di dalam Jawa Tengah. Apalagi ada dugaan aliran dana masuk ke koperasi yang kantornya identik dengan kantor DPP partai tertentu dalam Ibukota Indonesia Selatan,” ujarnya.
Saut mewanti-wanti agar jangan sampai dana kampanye yang digunakan digunakan adalah dana Kredit Usaha Rakyat. Sebab, dana yang dimaksud disubsidi oleh negara yang disebutkan semestinya digunakan untuk permodalan rakyat kecil.
Tidak belaka mengusut tuntas, Saut juga memohon penegak hukum untuk mengatasi temuan itu dengan cepat. Hal ini dimaksudkan agar pilpres berjalan ‘bersih’ dari dana-dana yang dimaksud berasal dari aktivitas pidana.
Sebelumnya diketahui, PPATK mengungkap adanya aliran dana kampanye yang tersebut bersumber dari tambang ilegal. Pendanaan kampanye itu juga ada yang bersumber dari penyalahgunaan prasarana pinjaman BPR di tempat salah satu wilayah Jawa Tengah.
Dana yang dimaksud disetorkan ke akun MIA. Dari tabungan MIA, dana-dana itu dipindahkan kembali ke perusahaan PT BMG, PT PHN, PT BMG, PT NBM, beberapa individu, juga diduga ada yang digunakan mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara.
Beberapa perusahaan yang digunakan menerima aliran dana pinjaman melalui account MIA itu di tempat antaranya terafiliasi dengan Koperasi Garudayaksa Nusantara, yang tersebut diprakarsai oleh Prabowo Subianto.
(Sumber: Suara.com)
