Infocakrawala.com – JAKARTA – Presiden Partai Buruh , Said Iqbal merespons Inisiatif Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang beberapa waktu lalu ditetapkan oleh pemerintah lewat Peraturan pemerintahan Nomor 21 Tahun 2024. Said mengungkapkan pihaknya akan menyelenggarakan aksi demo menuntut dicabutnya Peraturan eksekutif (PP) tentang Tapera pada 6 Juni 2024 mendatang.
“Partai Buruh lalu KSPI akan mempersiapkan aksi besar yang mana akan disertai ribuan buruh pada hari Kamis tanggal 6 Juni pada Istana Negara, Jakarta, dengan tuntutan untuk mencabut PP Nomor 2124 tentang Tapera dan juga merevisi UU Tapera,” ujar Said Iqbal lewat keterangannya, Mingguan (2/6/2024).
Selain Tapera, ia menyebutkan pihaknya juga menuntut agar dicabutnya banyak kegiatan pemerintah seperti Rencana Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Bidang Kesehatan juga Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Selain itu, buruh akan menyuarakan tuntutan untuk mencabut PP tentang acara Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan, menolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dimaksud mahal, mencabut omnibus law UU Cipta Kerja, kemudian Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM),” tegasnya.
Lebih jauh, pihaknya juga akan mengajukan judicial review UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA).
“Selain aksi pada hari Kamis, Partai Buruh serta KSPI di waktu dekat akan mengajukan judicial review UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi juga judicial review PP Tapera ke Mahkamah Agung,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal pendapatan buruh atau karyawan swasta yang dimaksud dipotong 3% untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Jokowi mengklaim bahwa aturan yang dimaksud sudah pernah diperhitungkan.
“Semuanya dihitung lah biasa di kebijakan yang dimaksud baru itu pasti publik juga pasti bergabung berhitung. Mampu atau gak mampu berat atau gak berat,” kata Jokowi usai hadir di acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan, di area Istora Senayan, Jakarta, Awal Minggu (27/5/2024).
Jokowi menunjukkan seperti kebijakan BPJS. Awal mulanya mendapatkan respons banyak dari masyarakat. Tapi, katanya, setelahnya berjalan publik dapat merasakan manfaatnya.
“Seperti dulu waktu BPJS, di area luar yang BPI gratis 96 jt kan juga rame. Tapi setelahnya berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang dimaksud akan dirasakan pasca berjalan kalau belum biasanya pro juga kontra,” kata Jokowi.
