Infocakrawala.com – JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, serta Keselamatan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, pihaknya akan terus memantau setiap pengaduan pelanggaran pemilihan 2024.
Bahkan Kemenko Polhukam, kata Mahfud, miliki satuan tugas (satgas) untuk memantau apakah aduan rakyat terkait pemilihan umum ditindak lanjuti oleh pelaksana pemilihan raya atau tidak.
“Sebagai Menko Polhukam saya di area di tempat ini membuka pintu terhadap pengaduan-pengaduan. Saya pada di tempat ini punya Satgas juga yang itu menampung pengaduan-pengaduan,” kata Mahfud di area Kantor Kemenko Polhukam, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu (3/1/2024).
“Saya tahu pengaduan-pengaduan itu arahnya ke Bawaslu, ke Polri, serta ke KPU. Nanti cross check-nya mampu di tempat sini, apakah laporan-laporan itu jalan atau tidak. Kita akan kontrol di tempat sini, di tempat kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat 15. Itu saja,” sambungnya.
Di sisi lain, Mahfud MD juga mengapresiasi TNI yang digunakan telah terjadi menetapkan 6 prajuritnya sebagai tersangka, pada perkara penganiayaan sukarelawan Ganjar-Mahfud di tempat Boyolali, Jawa Tengah.
Menurutnya, langkah yang disebutkan sangat tepat, akibat netralitas aparat penegak hukum harus tetap memperlihatkan dijaga. Sehingga, oknum yang mana melanggar mesti diberikan sanksi.
“Saya mengapresiasi TNI yang dimaksud telah mengambil tindakan tegas menghadapi brutalitas yang dimaksud diadakan oleh oknum TNI pada Boyolali, yang mana sudah ada menetapkan terdakwa lalu melakukan tindakan-tindakan pendisplinan,” kata Mahfud.
“Itu satu contoh yang harus diapresiasi mudah mudahan itu diberlakukan untuk perkara lain yang mirip dan juga wilayah lain, kalau ada,” tutupnya.
(Sumber: SindoNews)
