Infocakrawala.com – JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada DPR akan melakukan evaluasi terhadap regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Sikap ini diambil lantaran Tapera mengakibatkan polemik di tempat berada dalam masyarakat.
Hal ini disampaikan anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama di diskusi akhir pekan Polemik MNC Trijaya Network bertajuk “Tapera, antara Nikmat kemudian Sengsara” yang dimaksud dijalankan secara daring, Hari Sabtu (1/6/2024).
“Sikap resmi PKS, kami terbuka untuk mengevaluasi tidak ada hanya di area PP (Peraturan Pemerintah) nya tetapi Undang-undangnya,” kata Suryadi.
Ada beberapa catatan terkait polemik Tapera ini. Pertama, ini merupakan kewajiban negara pada pada amanat UUD, di tempat mana negara menyediakan perumahan yang layak. “Tetapi kemudian kewajiban itu terlalu besar dibebankan terhadap pekerja juga pekerja mandiri, jadi ini yang tersebut pertama,” ujarnya.
Kedua, perumahan ini merupakan isu sektoral. Suryadi mengakui memang benar ada 9,9 jt rumah tangga yang digunakan belum mempunyai rumah tinggal. Hanya saja, isu ini tidaklah mampu menjadi hambatan sekitar 90 jt pekerja lainnya.
“Nah ini kan akhirnya 9,9 jt rumah tangga yang tersebut belum punya rumah tetapi menjadi permasalahan 90 jt pekerja lalu pekerja mandiri. Harusnya dilokalisir gitu,” katanya.
Persoalan berikutnya, tidaklah ada kejelasan apakah Tapera ini pada bentuk instrumen tabungan atau yang mana lainnya. Sehingga, penduduk dapat mendapatkan penjelasan yang digunakan komperhensif.
“Ini harus didefinisikan, ini tabungan atau simpanan yang dimaksud ada atau dijamin oleh LPS sebagaimana perbankan. Atau ini asuransi ataukah ini investasi. Kalo ini investasi, sebagaimana di area BP Tapera itu ada manajer investasinya gitu, bagaimana jaminan berapa persen gitu,” tanya Suryadi.
