Infocakrawala.com – JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono selaku Ketua Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ( BP Tapera ) enggan merespon ribuan buruh yang mana akan menyelenggarakan demo menolak Tapera dalam Istana Negara, hari ini, Kamis (6/6/2024).
“Kalau demo, kan pada mana-mana demo, ya. Saya kira saya nggak dapat jawab,” ujar Basuki pada waktu ditemui awak media pada lingkungan Istana negara.
Basuki yang digunakan akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota DPR RI itu pun menyatakan dirinya akan ditanya mengenai Tapera pada Senayan. “Saya mau (rapat) dengan DPR ini. Paling nanti juga ditanya,” jelasnya.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menilai bahwa kebijakan Tapera memberatkan pekerja dengan iuran yang dimaksud bukan menjamin kepemilikan rumah, meskipun telah lama membayar selama 10 hingga 20 tahun. “Pemerintah semata-mata berperan sebagai pengumpul iuran tanpa alokasi dana dari APBN maupun APBD,” kata Said.
Said Iqbal mengungkapkan, demo inu akan disertai oleh gabungan serikat buruh lainnya seperti KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Serikat Petani Indonesia (SPI), kemudian organisasi perempuan PERCAYA. “Para buruh akan berkumpul dalam depan Balaikota pada pukul 10.00 juga bergerak menuju Istana melalui Patung Kuda,” ujar Said.
Dalam aksi tersebut, menurut Said akan mengomentari kemungkinan korupsi di pengelolaan dana Tapera dan juga prosedur pencairan dana yang rumit. Di sisi lain, bukan semata-mata penolakan terhadap PP Tapera, para buruh juga akan mengangkat berbagai isu lainnya.
Mereka menolak biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang digunakan mahal, kebijakan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan, Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan juga sistem outsourcing serta upah diskon (HOSTUM).
