Infocakrawala.com – JAKARTA – Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyebutkan perlu ada oposisi pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029. Jika tidak ada ada oposisi, maka demokrasi pada Indonesia kurang seimbang dikarenakan bukan ada pengawas penguasa.
“Ya perlu oposisi. Kalau tidaklah ada oposisi kemudian masuk parlemen kan demokrasinya kurang ada check and balances,” kata Andi ketika menjadi narasumber Polemik Trijaya FM: Demokrasi Tanpa Oposisi dalam Jakarta, Hari Sabtu (4/5/2024).
Dia menilai bagus apabila ada satu partai yang mana cukup besar memutuskan menjadi oposisi dalam luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Kendati begitu, ia menyerahkan sepenuhnya kebijakan terhadap Prabowo selaku Presiden terpilih.
“Diserahkan ke Prabowo, siapa-siapa yang digunakan mau diajak bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran. Kami cuma mengantisipasi hanya bagaimana perkembangan situasi,” ujarnya.
Demokrat juga menyerahkan seluruhnya terkait komposisi kabinet kerja pada Prabowo. Menurut dia, ada permintaan untuk menambah koalisi dalam pemerintahan. Terlebih, 4 partai yang dimaksud ada di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih berada 48 persen di tempat parlemen.
“Jadi ada permintaan untuk mendapatkan mayoritas di tempat parlemen. Dan sebenarnya nambah satu pun telah cukup lebih banyak dari 50 persen,” kata Andi.
