Infocakrawala.com – Gejolak boikot item masih terus terjadi di dalam berbagai dunia. Bahkan, beberapa brand sudah mengklaim banyak mengalami kerugian berhadapan dengan aksi boikot tersebut.
Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam menilai bahwa aksi penolakan hasil pro tanah Israel merupakan langkah urusan politik lalu bukanlah langkah ekonomi, sehingga memerlukan arahan yang digunakan jelas dari pemerintah.
“Dalam hal ini, kita butuh penampilan negara. Negara harus menyatakan mana yang mana diboikot, mengapa mereka itu diboikot. Kita harus punya ilustrasi jelas dan juga tiada menghakimi seenaknya. Apalagi ada perusahaan-perusahaan yang digunakan terafiliasi dengan Amerika yang mana sebenarnya hasil lokal serta diciptakan oleh orang lokal,” ujar Piter seperti dikutipkan dari Podcast Kasisolusi, Selasa (19/12/2023).
Piter melanjutkan,penting bagi warga untuk memahami secara jelas kebenaran serta sumber fakta dari daftar produk-produk yang digunakan diboikot dan juga mengingatkan berbagai gerai-gerai multinasional di dalam Indonesia yang dimiliki oleh orang Indonesia asli lalu menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya dalam di negeri, termasuk menggunakan pemasok material baku (supplier) lokal.
“Dalam pengertian ekonomi, boikot itu lebih banyak sejumlah mudharatnya untuk Indonesia dibandingkan dengan Israel. Pengaruh terhadap Indonesia itu segera dirasakan teristimewa bagi merekan yang tersebut bekerja dalam perusahaan yang diboikot kemudian para supplier,” jelas dia.
Piter mengatakan, aksi boikot yang bukan terarah dapat memicu risiko PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). oleh dikarenakan itu pemerintah perlu hadir untuk melakukan tindakan mitigasi dan juga melindungi para pekerja Indonesia.
Terlepas dari efek domino penolakan produk-produk yang dituduh terafiliasi dengan Israel, beberapa pihak beranggapan bahwa UMKM dapat menerima merek yang mana terdampak PHK lalu prospek PHK yang mana kemungkinan besar akan terjadi di area depan dapat diselesaikan dengan penyerapan tenaga kerja ke sektor UMKM.
Namun, jikalau dilihat secara keseluruhan, UMKM juga merupakan pihak yang mana terdampak oleh sebab itu merupakan bagian dari supply chain yang mana terbentuk di sistem ekologi perusahaan perusahaan multinasional.
Sebab itu, Piter mengajukan permohonan pemerintah hadir juga memberikan solusi. Caranya dengan memberikan kejelasan informasi mengenai perusahaan apa sekadar yang terbukti lalu bukan terbukti terafiliasi dengan Israel.
(Sumber: Suara.com)
