Infocakrawala.com – JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan lima permasalahan utama yang tersebut terjadi di tempat internal Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ). Salah satu yang digunakan menjadi sorotan yakni konflik kepentingan pada di perusahaan pelat merah.
Lalu, persaingan yang digunakan tiada sehat antar perusahaan, bias penilaian kinerja, survival cost, hingga tingginya moral hazard. Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Slamet Edy Purnomo mengatakan, lemahnya tata kelola juga tingginya moral hazard telah merusak strategi perusahaan dalam lingkungan perusahaan pelat merah.
“Lemahnya tata kelola juga tingginya moral hazard telah terjadi merusak strategi bidang usaha pada lingkungan BUMN,” ujar Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), Slamet Edy Purnomo melalui keterangan resmi.
Dia menekankan, pentingnya tata kelola juga manajemen risiko yang tersebut kuat bagi BUMN untuk mencapai tujuan strategis usaha juga menghadapi beberapa jumlah tantangan pada waktu ini serta masa mendatang.
Tak hanya sekali itu, perseroan negara juga harus beradaptasi dengan isu-isu global seperti inovasi iklim juga menunjukkan perhatian terhadap aspek environmental, social, and governance (ESG).
“Bagi BUMN di area Indonesia, tentu hal yang disebutkan juga harus menjadi perhatian yang seharusnya tiada berhenti dalam hal prosedural, namun juga memenuhinya secara substantif,” paparnya.
Slamet memacu BUMN untuk mengadopsi praktik governance, risk, and compliance (GRC) yang tersebut telah terjadi diterapkan pada bidang perbankan, di dalam mana masing-masing aspek diatur dengan peraturan juga ditambahkan aspek ESG menjadi environmental, social, governance, risk, and compliance (ESGRC).
“Sementara itu di dalam sektor non-perbankan baru diatur dengan Peraturan Menteri BUMN nomor 5 tahun 2022 lalu baru terbentuk struktur Direktorat Manajemen Risiko pada beberapa BUMN besar non perbankan, yang mana masih membutuhkan observasi juga perbaikan,” jelas dia.
BPK pun merumuskan tiga strategi inovasi untuk meningkatkan efektivitas audit BUMN. Pertama, implementasi integrated audit approach untuk integrasi pemeriksaan kinerja juga kepatuhan yang tersebut fokus pada kebijakan, efisiensi, juga efektivitas pengelolaan keuangan negara yang mana akuntabel.
Kedua adalah pemeriksaan kinerja mandatory terintegrasi pada BUMN signifikan yang mana didukung oleh big data serta data analytics yang tersebut kuat. Ketiga, peran terlibat BPK dan juga sinergi dengan stakeholder pada menggerakkan penguatan fungsi governance dan juga risk management yang digunakan dimulai dari Kementerian BUMN, holding kemudian BUMN.
“Diharapkan dengan upaya bersama, tata kelola lalu penguatan manajemen risiko BUMN, BUMN dapat mencapai tujuannya secara optimal juga berkontribusi pada pengerjaan nasional,” pungkasnya.
