Bisnis  

6 PSN Bagian Perhubungan Terkendala Izin, Menhub Titip ke Prabowo

6 PSN Bagian Perhubungan Terkendala Izin, Menhub Titip ke Prabowo

Infocakrawala.com – JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menitipkan 6 Proyek Krusial Nasional (PSN) di dalam sektor perhubungan yang dimaksud belum selesai terhadap pemerintah berikutnya dikarenakan terkendala perizinan lalu isu pembebasan lahan. Dia optimistis PSN yang disebutkan dapat dituntaskan presiden terpilih.

“Masih ada proyek yang digunakan kemungkinan besar harus selesai atau diselesaikan tahun depan. Nah, oleh oleh sebab itu itu saya mohon dukungan,” ujar Menhub pada acara Rakernas Percepatan kemudian pra-Evaluasi PSN, di dalam Park Hyatt, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Menhub merincikan pada periode 2020-2024 sedang menggarap 35 PSN. Sebanyak 25 proyek sudah pernah selesai masa konstruksi, 4 proyek ditargetkan rampung pada 2024 juga sebanyak 6 proyek akan selesai pasca tahun 2024. Adapun 25 PSN yang mana sudah rampung itu terdiri dari sektor transportasi laut sebanyak 11 proyek, sektor perkeretaapian sebanyak 7 proyek, juga sektor transportasi udara sebanyak 7 proyek.

Lebih lanjut, 4 PSN yang digunakan ditargetkan rampung pada tahun 2024, terdiri dari pengembangan pelabuhan sorong, pengembangan pelabuhan Benoa (BMTH), double track Jawa Selatan, KA Logistik Lahat- Kertapati.

Sedangkan untuk proyek yang dimaksud molor penyelesaiannya pada tahun 2024, terdiri dari LRT Segmen Velodrome-Manggarai, MRT Ibukota East-West, MRT Ibukota Indonesia North-South, Infrastruktur KA Logistik Kalimantan Timur, Pembangunan Pelabuhan Palembang Timur, Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru, kemudian Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Muaro Jambi.

Baca Juga: Jokowi Tetapkan 14 PSN Baru, Ada PIK hingga BSD

Dia menjelaskan dari 6 proyek yang tersebut diproyeksikan akan datang molor yang disebutkan terdapat 2 proyek yang hingga pada waktu ini masih belum mendapatkan investor. Seperti, Pelabuhan Peti Kemas Muaro Jambi kemudian Pembangunan Pelabuhan Palembang Timur.

“Apa yang tersebut kita lakukan, kita setiap saat berkoordinasi dengan swasta setelahnya itu kita KPBU-kan. Mungkin di tempat di sini ada swastanya kemudian ini adalah sekali lagi KPBU dan juga kreatif financing di dalam mana anggaran pemerintah relatif tidak ada terlalu banyak,” jelasnya.