Infocakrawala.com – JAKARTA – Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo memaparkan rencananya apabila menang pada pemilihan 2024 mendatang, salah satunya mengenai kesetaraan proyek perusahaan BUMN dengan swasta.
Oleh lantaran itu, dirinya berkeinginan ketika kelak terpilih menjadi Presiden maka ia meminta-minta agar BUMN sebatas miliki anak usaha lalu tiada dengan cucu-cicit usaha.
Demikian diungkapkannya lantaran menurut Ganjar, perusahaan pelat merah berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pada menggarap berbagai proyek. Utamanya, bagi proyek-proyek yang digunakan butuh insentif dari pemerintah
“BUMN itu masuk ketika yang tersebut lain belum siap masuk. Maka sebenarnya pioneering, BUMN itu pionir, nanti kalau sudah, ini seperti stimulan saja, kalau sudah, kita lepas. Kan sebenarnya negara gak mencari uang toh, (tugasnya) memfasilitasi negara itu,” tegasnya pada Dialog Capres dengan Kadin Indonesia, pada Jakarta, Kamis (11/1/2024).
Pria yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah itu juga menekankan bahwa peran pemerintah melalui BUMN adalah untuk merancang tata kelola yang mana baik, hingga menstimulasi agar proyek yang mana digarap mampu menggerakkan ekonomi. Sebagai langkah lanjutan, ia pun melarang BUMN miliki cucu atau cicit perusahaan agar porsi perusahaan swasta sanggup masuk.
“Jadi kita memang sebenarnya to govern, mengelola, memanage, menstimulasi agar itu tumbuh. Maka kemudian kalau tadi ditanyakan, pak rasanya penting pak, BUMN kamu boleh punya anak perusahaan tapi tak boleh punya cucu, cicit, apalagi? eee ketawa lagi, eee korban-korban lagi sebelah kanan saya ini, betul ya?,” tuturnya.
“Maka begitu bicara monopoli, saya coba memahami, memutar otak saya, ini kayaknya yang tersebut kayaknya BUMN punya cucu, punya anak, punya cucu, punya cicit, cagak, gantung Siwur kalau kata orang di area jawa itu, rame banyak, akhirnya swasta tidaklah punya peran,” lanjut Ganjar.
Ia juga menilai, ketika ini porsi proyek di tempat Indonesia perlu dibagi antara perusahaan pelat merah dengan perusahaan swasta. Misalnya, pada proyek yang tersebut telah menunjukkan keuntungan maka kemudian mampu dialihkan ke swasta.
“Dibagi mana yang sudah ada bisa, kalau memang sebenarnya kemudian swasta telah sanggup muncul jangan-jangan memang sebenarnya BUMN-nya sudah ada tak kita perlukan lagi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ganjar juga mengaku telah terjadi mengantongi data perusahaan-perusahaan yang sudah pernah bekerja serupa dengan BUMN tapi belum mendapatkan bayaran.
“Hari ini saya kumpulin data pak, berapa kemudian suplier itu mitra2 yang digunakan tidaklah terbayar, malu dong, kalau kita punya perusahaan pelat merah gak bayar, malu, gitu lah kira-kira. Hal ini kok ngangguk semua ini, ini kayaknya korban-korban lagi ini,” pungkasnya.
(Sumber:SindoNews)
