Infocakrawala.com – JAKARTA – Aksi separatis yang tersebut dilaksanakan Tim Kriminal Bersenjata (KKB) bukanlah sebuah perjuangan, melainkan tindakan kriminal yang tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini ditegaskan tokoh rakyat Papua, Yonas Alfons Nusy.
Menurutnya, tindakan kekerasan, penyanderaan, dan juga ancaman yang dimaksud dijalankan oleh kelompok ini tidaklah cuma merugikan pemerintah, tetapi juga menciptakan ketidakpastian serta ketakutan pada tengah-tengah masyarakat.
“Pembunuhan, penyanderaan, kemudian pembakaran prasarana pemerintah sebagai tindakan kriminal yang mana tidak ada dapat dibenarkan. Perbuatan yang disebutkan tiada memiliki dasar moral atau tujuan yang mana dapat dijustifikasi. Sebagai contoh, pembunuhan Michelle Kurisi Doga, seseorang perempuan Papua,” ujar Nusy pada keterangannya, Rabu (17/1/2024).
Tokoh publik Papua, Yonas Alfons Nusy. Foto/Istimewa
Nusy dengan lugas menyatakan bahwa KKB tiada hanya sekali melakukan kejahatan, tetapi juga menyebarkan kebohongan. “Perjuangan yang diakui oleh kelompok ini tidak ada memiliki hasil nyata, melainkan belaka aksi pemberontakan yang mana tiada produktif,” ucapnya.
Dengan menggambarkan kelompok yang dimaksud sebagai pembohong, Nusy berharap, agar rakyat Papua bukan terprovokasi oleh tindakan-tindakan yang diadakan oleh kelompok ini.
“Para pemimpin kemudian tokoh rakyat Papua memainkan peran kunci pada mengekspresikan penolakan terhadap KKB. Mereka menekankan pentingnya persatuan kemudian kerjasama untuk mengatasi ancaman bersama. Pernyataan tegas dari pemimpin juga tokoh penduduk ini mencerminkan tekad untuk menciptakan Papua yang mana damai, sejahtera, kemudian berdaya,” ungkap Nusy.
Masyarakat Papua juga menyadari bahwa keberadaan KKB menghambat perkembangan positif lalu menciptakan lingkungan yang digunakan bukan kondusif untuk keberadaan sehari-hari.
Dalam menghadapi tantangan KKB, harapan rakyat Papua terletak pada kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, juga warga setempat. Mereka berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan juga stabil, setiap warga dapat berkontribusi pada kemajuan wilayah mereka.
Dalam upaya menanggulangi tantangan ini, pemerintahan Indonesia juga telah dilakukan memulai Operasi Damai Cartenz 2024, dengan fokus pada penegakan hukum terhadap KKB dalam Papua.
“Suara penolakan terhadap KKB adalah cerminan tekad warga Papua untuk meraih masa depan yang digunakan tambahan baik,” tutupnya.
(Sumber:SindoNews)
