Infocakrawala.com – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyingkap kata-kata masalah temuan Ombudsman yang mengumumkan pemberian Rekomendasi Impor Sistem Hortikultura (RIPH) pada tahun 2023 mencapai 1,2 jt ton, adalah benar.
Padahal, sebelumnya kesepakatan yang disebutkan seharusnya semata-mata 560 ribu ton.
“Kami di kapasitas mengemban tugas negara dan juga melayani masyarakat, khususnya para petani, peternak dan juga stakeholder pertanian lainnya menekankan pentingnya integritas. Kami berterimakasih berhadapan dengan semua informasi yang digunakan telah lama diberikan ombudsman terkait dugaan-dugaan malaadministrasi kemudian juga laporan mengenai indikasi pungli pada penerbitan RPIH bawang putih,” ujar Mentan Amran di dalam Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Mentan menyebutkan, niat untuk mengevaluasi secara menyeluruh teknis pemberian RIPH agar dapat mencapai tujuan awalnya, yaitu memenuhi permintaan konsumsi pada negeri.
Terkait dengan temuan Ombudsman lainnya yang tersebut menyatakan ketentuan wajib tanam bagi importir bawang putih tiada efektif oleh sebab itu adanya ketidaksesuaian antara komitmen wajib tanam serta realisasi wajib tanam bawang putih oleh importir, dijelaskan Mentan, bahwa wajib tanam sebesar 5 persen dari total kuota RIPH merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pembangunan Komoditas Hortikultura Strategis.
Hanya saja, Mentan menolak usulan penghapusan ketentuan wajib tanam, mengingat wajib tanam dianggap sebagai niat baik untuk meningkatkan produksi pada negeri.
“Kami nanti koordinasi dengan Ombudsman di dalam mana masalahnya supaya sempurna. Aku tanya, bagus tak niat awal Kementan wajib tanam 5 persen? Saya (kira) niat awal swasembada jagung sudah, bawang merah sudah,” kata dia.
Lebih lanjut Mentan menegaskan, bahwa pemberian Rekomendasi Impor Layanan Hortikultura (RIPH) pada tahun 2024 akan sesuai dengan kuota yang digunakan telah dilakukan ditetapkan melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas), yaitu beberapa orang 650 ribu ton.
“Untuk 2024, intinya tidak ada boleh lewat dari kesepakatan Rakortas, titik!” tegas Mentan.
(Sumber: Suara.com)
