Infocakrawala.com – Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara menegaskan insentif dari pemerintah untuk mobil hybrid sanagt diperlukan untuk mencapai netralitas karbon yang dimaksud tambahan cepat.
“Kalau kita orientasi net zero emisi perlu (insentif). Kalau diberikan juga kencang pasti (pertumbuhan). Apalagi konsumsi substansi bakar jadi lebih banyak hemat,” ujar Kukuh, baru-baru ini, di tempat Jakarta, hari terakhir pekan (19/1/2024).
Kukuh menambahkan, pemerintah pasti dapat menemukan formulasi yang mana tepat, semisal PPnBM DTP untuk mobil hybrid.
Lebih lanjut, Kukuh mengaku memang benar sempat ada pembahasan terkait insentif untuk mobil hybrid. Hanya cuma belum pernah dijalankan secara resmi.
“Secara resmi belum. Tapi pemerintah telah meninjau dari tahun 2021 bidang bangkit dengan skema PPnBM DTP,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam belum lama in sempat menyampaikan pendapat serupa.
Menurutnya terdapat dua sudut pandang di pemberian insentif untuk mobil hybrid dari pemerintah, yakni sudut pandang net zero emission (NZE) atau nol emisi karbon lalu transisi energi.
Dalam sudut pandang nol emisi karbon, setiap pemakaian material bakar fosil tiada mendapatkan insentif. Ini adalah yang dimaksud menciptakan mobil hybrid tak masuk kriteria oleh sebab itu masih menggunakan bensin.
Padahal mobil bermesin hybrid sejatinya menimbulkan pemakaian substansi bakar fosil menjadi lebih tinggi efisien hingga dua kali lipat bila dibandingkan dengan jenis konvensional atau internal combustion engine (ICE).
Sementara bila di sudut pandang transisi energi, setiap upaya untuk menurunkan penyelenggaraan komponen bakar fosil perlu mendapatkan insentif dengan tiada mengecualikan jenis hybrid. “Saya rasa hampir semua negara melalui transisi energi sebelum menuju NZE,” pungkasnya.
(Sumber: Suara.com)
