Infocakrawala.com – Pengusaha lapangan usaha hiburan, mulai pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kemudian penyanyi dangdut Inul Daratista, menggeruduk kantor Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto, Hari Senin (22/1).
Kehadiran para pengusaha perusahaan itu untuk memohonkan pajak hiburan yang sebesar 40-75% untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar kemudian mandi uap/spa dibatalkan.
Dalam kesempatan itu, Hotmas Paris menyebut, pelaku bisnis sektor hiburan bukan pernah terlibat pada penyusunan pajak hiburan itu.
Bahkan, beliau mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat marah menghadapi kenaikan pajak hiburan tersebut.
Baca Juga: Soal Pajak Hiburan, Jokowi Minta Daerah Tak Gegabah
“Saya dari Mingguan lalu sudah ada dapat informasi bahwa Pak Jokowi sendiri bukan dilaporkan secara detail tentang besaran pajak 40% lalu beliau marah. Hal ini informasi tidak saya dapat dari Menko Perekonomian, saya dapat minggu lalu,” ujar Hotman Paris di dalam Kemenko Perekonomian, Ibukota Pusat yang tersebut disitir Selasa (23/1/2024).
“Presiden pun sangat marah menghadapi tarif pajak yang tersebut sangat tinggi tersebut,” sambung dia.
Senada dengan Hotman, kenaikan pajak hiburan 75% ini menciptakan pengusaha perusahaan di dalam Bali meradang. Pasalnya, menurut Ketua Perhimpunan Hotel serta Tempat Makan Indonesia (PHRI) Daerah Badung, I Gusti Agung Rai Suryawijaya, kenaikan tarif ini dapat menghambat pemulihan sektor pariwisata di tempat Bali.
“Ini yang digunakan bahaya jadi mau menerbitkan dengan regulasi seperti ini akan memberatkan usaha. Ini adalah yang digunakan mereka itu (investor) ragu-ragu, sangat susah narik penanam modal yang digunakan datang kalau kita nggak konsisten lalu melakukan (usaha menolak kenaikan pajak),” imbuh Rai.
Bahkan, beliau memprediksi bidang jasa jiburan di dalam Bali sanggup kolaps, apabila wisatawan terus berkurang untuk mengunjungi Bali.
“Kami khawatir kalau wisatawannya berkurang, tentu perekonomian Bali akan kolaps lagi akibat 60% Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata. Makanya lebih besar banyak wisatawan yang dimaksud datang, pajak nggak usah diturunkan. Kan pendapatan area dari pajak hiburan akan bertambah,” pungkas dia.
(Sumber: Suara.com)
