Infocakrawala.com – Baru-baru ini Presiden Jokowi alias Joko Widodo menimbulkan heboh umum dengan pernyataan tentang, seseorang presiden boleh kampanye pada pemilihan umum lalu berpihak terhadap calon tertentu pada kontestasi pesta demokrasi.
Sontak saja, pernyataan Jokowi persoalan presiden boleh kampanye kemudian berpihak pada Pemilihan Umum 2024 segera mendapat sorotan dari berbagai pihak tak terkecuali Capres Anies Baswedan.
Dalam sebuah video yang digunakan diunggah akun TikTok @hansipsenior, pada sebuah acara salah satu audien mengajukan pertanyaan terhadap Anies mengenai pernyataan Presiden Jokowi yang mengungkapkan dirinya boleh lalu memihak pada pilpres 2024 dan juga menyokong salah satu paslon.
Baca Juga:
Kata-kata Abah Kerap Jadi Quotes, Mutiara Merasa Istimewa Punya Ayah Anies Baswedan
Usai Iklan Videotron, Suporter Anies Hadirkan Truk Layar LED Keliling
Terkuak! Bawaslu Daerah Perkotaan Bekasi Ungkap Pihak yang dimaksud Turunkan Videotron Anies Baswedan
“Pada kesempatan ini saya mau bertanya ke pak Anies tentang statement terbaru yang digunakan dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, kalau Presiden itu boleh kampanye, boleh memihak lalu boleh tak netral,” kata audien yang dimaksud di video tersebut.
“Yang saya mau tanyakan simple aja, bagaimana menurut pak Anies situasi atau pernyataan seperti itu, pantas atau tidaklah pantas disampaikan oleh manusia Presiden,” tanyanya terhadap Mantan Gubernur DKI Jakarta.
Menanggapi pernyataan tersebut, capres nomor urut 1 itu pun mengaku bila seluruh perbuatan kemudian perkataan orang Presiden harus berdasarkan aturan negara yang mana ada.
“Ketika kita diangkat menjadi pelaksana negara maka pikiran, perbuatan, tindakan harus merujuk untuk konstitusi. Tidak bisa saja kita melakukan tindakan, perkataan yang dimaksud diluar konstitusi, menjalankan negara itu tidak pakai selera, menjalankan negara itu bukanlah pakai perasaan kita, feeling kita, tidak ada menjalankan negara itu pakai aturan,” jawab Anies.
Ia menambahkan bila pernyataan Jokowi itu tidak harus disetujui atau bukan namun melainkan benar atau salah hal yang disebutkan diadakan oleh seseorang pemimpin negara.
“Jadi saya ketika mendengar itu, saya katakan, panggil para ahli hukum tata negara, tanyakan pada merekan apakah pernyataan itu sesuai dengan ketentuan hukum yang tersebut ada di dalam republik ini, jadi tidak setuju atau tidaklah setuju, ini benar atau salah,” ucap Anies Baswedan.
“Yang kedua, sebagai penjaga etik tertinggi di tempat republik ini beliau harus melampaui partisan politik, ia harus melampaui politik-politik kepentingan akibat beliau mengakibatkan simbol negara, memayungi semua lalu menjamin bahwa proses ini berjalan lancar,” pungkasnya.
(Sumber: Suara.com)
