Infocakrawala.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengomentari isu bantuan sosial atau bansos yang dimaksud bersumber dari APBN. Bansos yang dimaksud disebut dibagikan ke publik namun memiliki gambar atau logo salah satu pasangan capres-cawapres.
“Sekali lagi kami dalam KPK sebetulnya sudah ada berkali-kali mengingatkan dengan kemungkinan adanya konflik kepentingan, conflict of interest, ya,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dikutip Suara.com, Hari Sabtu (27/1/2024).
Dia menegaskan konflik kepentingan merupakan selama dari perbuatan korupsi.
“Kita ketahui bersatu bahwa konflik kepentingan ini adalah embrio, akar persoalan korupsi kita. Sering kadang-kadang orang berdalih ya, ‘oh yang penting bantuan sampai’, bukan mengambil keuntungan terdiri dari uang,” ujarnya.
“Keuntungan itu kan tiada harus di bentuk materi, uang, ya, imej (citra) kan juga sebuah keuntungan, apalagi ketika itu terjadi di dalam ketika seperti ini, pada pada waktu Pemilu. Di mana para calon itu berupaya untuk menarik simpati dari rakyat dengan adanya bantuan bantuan berlogo paslon,” katanya.
Dia menyebut, terdapat publik yang tersebut tak memahami anggaran bansos yang tersebut berasal dari keuangan negara.
“Rakyat yang mana bukan memahami, meninjau bahwa bansos ini sumber uangnya pribadi dari pasangan yang bersangkutan. Padahal kita ketahui bersama, bahwa bansos itu bersumber dari APBN, uang negara dan juga harusnya itu tidak ada diperbolehkan,” tegasnya.
Alex lantas mengusulkan, agar adil, logo atau gambar masing-masing tiga pasangan capres-cawapres, disertakan di kemasan bansos.
“Kalau mau fair, ya, ketiga pasangan itu harus ada di dalam pada karung bansos itu, kalau mau fair ya. Sehingga penduduk juga tersosialisasikan siapa sih calon presiden pasangan nomor satu, nomor dua, nomor tiga, bukan satu pasangan saja,” ujarnya.
(Sumber: Suara.com)
