Infocakrawala.com – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dimaksud akan dilakukan pada 14 Februari 2024 atau 3 pekan lagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan untuk para jajarannya agar menjaga netralitas.
Hal yang dimaksud dikatakan Sri Mulyani pada waktu memberikan arahan untuk Direktorat Jenderal Bea juga Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan baru-baru ini.
Menurut Sri Mulyani sebagai ASN sudah ada menjadi keharusan jikalau menjaga netralitas.
“Tahun pemilihan jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang tersebut sudah ada menjadi keharusan,” kata dia, pada keterangannya diambil hari terakhir pekan (26/1/2024).
Menurut ia setiap ASN memiliki preferensi di setiap hajatan kebijakan pemerintah seperti pemilihan ini, namun beliau menekankan hal yang dimaksud harus rahasia.
“Anda bisa jadi punya preferensi apa sekadar lakukan pada pada waktu anda di tempat kotak suara. Itu adalah value yang dimaksud menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang dan juga diatur oleh tata krama,” tuturnya.
Ajakan netralitas para ASN ini usai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mana mengumumkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak juga berkampanye, termasuk bagi pribadi Presiden.
Hal itu ditegaskan Jokowi ketika ditanya tanggapannya mengenai menteri yang bukan ada hubungan dengan urusan politik justru jadi pasukan sukses.
“Hak demokrasi, hak kebijakan pemerintah setiap orang. Setiap menteri sebanding saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi pada Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski dapat mengambil bagian kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun bukan boleh menggunakan sarana negara untuk kepentingan kebijakan pemerintah atau kampanye.
“Tapi yang digunakan paling penting waktu kampanye tidak ada boleh menggunakan infrastruktur negara. Boleh kita ini pejabat masyarakat sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.
Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana menjamin tiada ada konflik kepentingan pejabat negara yang mana terlibat kampanye.
“Itu cuma yang digunakan mengatur itu hanya sekali tidaklah boleh menggunakan infrastruktur negara,” katanya.
(Sumber: Suara.com)
