Infocakrawala.com – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan dilakukan pada 14 Februari 2024 atau 3 pekan lagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan terhadap para jajarannya agar menjaga netralitas.
Hal yang dimaksud dikatakan Sri Mulyani pada waktu memberikan arahan untuk Direktorat Jenderal Bea kemudian Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan baru-baru ini.
Menurut Sri Mulyani sebagai ASN telah menjadi keharusan apabila menjaga netralitas.
“Tahun Pemilihan Umum jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang digunakan sudah ada menjadi keharusan,” kata dia, di keterangannya dikutipkan hari terakhir pekan (26/1/2024).
Menurut ia setiap ASN mempunyai preferensi pada setiap hajatan urusan politik seperti pemilihan raya ini, namun beliau menekankan hal yang dimaksud harus rahasia.
“Anda mampu punya preferensi apa hanya lakukan pada pada waktu anda dalam kotak suara. Itu adalah value yang mana menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang serta diatur oleh tata krama,” tuturnya.
Ajakan netralitas para ASN ini usai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dimaksud mengumumkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak juga berkampanye, termasuk bagi orang Presiden.
Hal itu ditegaskan Jokowi ketika ditanya tanggapannya mengenai menteri yang dimaksud bukan ada hubungan dengan kebijakan pemerintah justru jadi regu sukses.
“Hak demokrasi, hak urusan politik setiap orang. Setiap menteri identik saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi dalam Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski sanggup mengambil bagian kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidaklah boleh menggunakan infrastruktur negara untuk kepentingan urusan politik atau kampanye.
“Tapi yang tersebut paling penting waktu kampanye tiada boleh menggunakan sarana negara. Boleh kita ini pejabat rakyat sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.
Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana memverifikasi tidak ada ada konflik kepentingan pejabat negara yang terlibat kampanye.
“Itu semata yang mengatur itu cuma tiada boleh menggunakan infrastruktur negara,” katanya.
(Sumber; Suara.com)
