Infocakrawala.com – Isu Sri Mulyani mundur dari Menteri Keuangan kian santer juga berhembus kencang di area internal Kementerian Keuangan.
Jika benar niatan Sri Mulyani untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan ada sebagian dampak negatif yang bisa jadi cuma muncul terhadap kegiatan ekonomi RI.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan dampak besar jikalau Sri Mulyani benar hengkang adalah perihal kredibilitas ekonomi Indonesia dimata pemodal asing.
“Jadi begitu menteri Sri Mulyani kemudian menteri-menteri lainnya itu meninggalkan kabinet pasti efeknya akan terjadi shock terhadap kepercayaan investor, kreditur, bahkan konsekuensinya akan susah mendapatkan pinjaman baru atau kerjasama investasi,” kata Bhima pada waktu dihubungi Suara.com pada hari terakhir pekan (26/1/2024).
Menurut Bhima frontliner perekonomian RI memang benar paling rutin diadakan oleh Sri Mulyani, kerjasama bilateral maupun multilateral terhadap sektor kegiatan ekonomi paling banyak melibatkan dirinya.
Kepercayaan asing lanjut Bhima juga dapat terlihat dari kredibilitas Sri Mulyani selama ini yang dimaksud merupakan seseorang teknorat.
“Karena ini tentang bicara kredibilitas, sehingga efeknya ke bursa dimana capaian realisasi investai itu akan sangat berisko tinggi juga yang jelas ini sebagai bentuk shock therapy ke Jokowi,” katanya.
Isu mundurnya Sri Mulyani pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri di sebuah diskusi baru-baru ini. Faisal bahkan menyatakan Sri Mulyani adalah menteri Jokowi yang mana paling siap mundur.
“Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah ada gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal pada Political Economic Outlook 2024 di tempat Tebet, Jakarta.
Yah dukungan Jokowi di konstetasi kebijakan pemerintah Pemilihan Umum 2024 terhadap pasangan Prabowo Subianto lalu Gibran Rakabuming Raka menjadi alasan utama.
Tak hanya sekali itu Faisal juga mengungkapkan Sri Mulyani dan juga Prabowo juga kerap berbeda pendapat, teristimewa untuk permasalahan anggaran.
“Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan peluang ini segera insyaallah jadi pemicu yang digunakan dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Area Ekonomi, Keuangan, serta Industri Ginandjar Kartasasmita) juga 13 menteri lainnya mundur di tempat zaman Pak Harto (Presiden Soeharto),” sambungnya.
Dalam acara acara Closing Bell CNBC Indonesia, Faisal menyatakan kabar para menteri teknokrat untuk mundur merupakan hal yang dimaksud logis lantaran teknokrat orang yang digunakan miliki nilai etik dan juga moral yang tersebut kuat, baik itu perekonomian seperti Sri Mulyani, maupun nonekonom seperti Basuki.
“Teknokrat itu miliki standar etika tiada tertulis. Jadi kalau ia diminta oleh atasannya yang tersebut akhirnya melanggar aturan, beliau bilang ‘sorry nggak mau, tidak ada bisa, kalau bapak mau terus atau ibu mau terus silakan saya mundur. Itu biasa pada mana-mana,” tuturnya.
Faisal Basri mengatakan standar nilai yang digunakan mengganggu perasaan para menteri teknokrat ialah terlalu banyaknya intervensi yang mana masuk di tugas serta fungsi merekan untuk kepentingan urusan politik tertentu. Apalagi yang digunakan terkait dengan pemakaian anggaran negara.
“Jadi Pak Jokowi ini ingin keliling Indonesia 2024 lebih banyak intens, bagikan apalah gitu ya, ‘wah itu anggarannya belum ada di dalam APBN’, ‘tapi uangnya ada?’ diusahakan pak,’ ‘laksanakan’. Itu kan kalau dijalankan crime, akibat setiap sen dari APBN itu harus persetujuan, nggak bisa jadi dijumbalit-jumbalitkan begitu, nah mulai resah teman-teman ini,” beber Faisal.
(Suber: Suara.com)
