Infocakrawala.com – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan situasi rapat Kabinet Indonesia Maju setelahnya Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa presiden boleh memihak kemudian berkampanye.
Hal itu disampaikan Hasto berdasarkan cerita Menteri Sosial Tri Rismaharini yang tersebut juga merupakan kader PDIP.
“Bahkan Bu Risma menceritakan sekarang suasana di tempat rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan,” kata Hasto dalam Industri Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Ibukota Indonesia Pusat, Selasa (30/1/2024).
“Tapi tugas untuk rakyat, bangsa juga negara harus melegakan diri dari berbagai kenyamanan lantaran untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan di prinsip yang diadakan oleh Bu Risma,” tambah dia.
Pada kesempatan yang dimaksud sama, Hasto juga mengungkit kegiatan bantuan sosial (bansos) Jokowi yang tak melibatkan Mensos Risma.
Menurut Hasto, hal ini berpotensi menjadi politisasi bansos. Padahal, bansos bukanlah belaka kebijakan Jokowi selaku presiden, tetapi juga kebijakan yang mana dibangun oleh legislatif.
“Inilah yang dimaksud menjadi kebijakan partai yang tersebut kemudian diperjuangkan bersama-sama di dalam DPR RI dengan dukungan seluruh partai kebijakan pemerintah untuk dijalankan oleh eksekutif sehingga bansos bukanlah kebijakan presiden,” ujar Hasto.
Untuk itu, Hasto menjelaskan seharusnya pembagian bansos dijalankan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Jika tidak, ia mengumumkan pembagian bansos mampu terkesan politis.
“Beliau (Risma) bukan mau data-data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan urusan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga, maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang tersebut sangat kokoh pada integritas itu lalu Ibu Risma tidak ada diajak?” ujar Hasto.
“Termasuk di dalam di kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang mana dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran. Hal ini penyalahgunaan urusan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat,” lanjut dia.
Jokowi Tak Ajak Risma
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Menteri Sosial Tri Rismaharini tidaklah mengambil bagian Presiden Jokowi pada waktu membagikan bansos.
Menurut dia, kementerian/lembaga yang diajak secara langsung oleh Jokowi pada pembagian bansos adalah merek yang digunakan terkait dengan kegiatan bansos tersebut.
“Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog lalu Badan Pangan. Jadi lebih tinggi pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan pada setiap daerah. Jadi yang tersebut diajak tentu berkaitan dengan itu,” kata Ari pada Kantor Kemensetneg, DKI Jakarta Pusat, Mulai Pekan (29/1/2024).
Ari membantah kabar bahwa Jokowi tak menghadirkan Risma lantaran berstatus sebagai kader PDIP.
“Enggak. Enggak ada (korelasi dengan) status kepartaian,” ucap Ari.
(Sumber: Suara.com)
