Infocakrawala.com – Eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mencela Megawati Soekarnoputri tentang netralitas TNI-Polri. Ketua Umum PDIP itu mengajukan permohonan dua instansi ini tak mengintimidasi rakyat pada Pilpres 2024.
Tak cuma dudung, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak juga bergabung angkat bicara terkait hal tersebut. Sentilan merekan terhadap Megawati lantas menimbulkan rekam jejak keduanya yang digunakan berbeda itu turut menerima sorotan.
Beda Rekam Jejak Dudung lalu Maruli
Dudung Abdurachman ditunjuk Jokowi sebagai KSAD pada 17 November 2021 juga berakhir pada 23 Oktober 2023. Saat itu, ia dengan pangkat Letjen menggantikan kedudukan Andika Perkasa yang akan menjadi Panglima TNI.
Sebelum itu, Dudung sempat menjabat Panglima Komando Cadangan Penting Angkatan Darat (Pangkostrad) menggantikan Letjen TNI Eko Margiyono. Adapun ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1988.
Kariernya dalam dunia militer diawali dengan menjadi Dandim 0406/Musi Rawas pada Sumatera Selatan. Dudung juga pernah dua kali menjabat Komandan Kodim. Lalu, ia ditugaskan sebagai Aspers Kasdam VII/Wirabuana.
Setelah itu, Dudung diangkat menjadi Danrindam II/Sriwijaya serta dipromosikan untuk jabatan Dandenma Mabes TNI. Kemudian, pada tahun 2015-2016, ia dipercaya untuk menduduki sikap Wagub Akmil.
Dudung juga kerap menjadi Staf Khusus KSAD kemudian Wakil Asisten Teritorial (Waaster) KSAD. Ia juga sempat menjabat Pangdam Jaya sejak 27 Juli 2020 setelahnya berkarier sebagai Gubernur Akmil periode 2018-2020.
Dudung kian dikenal usai menurunkan baliho dukungan terhadap Habib Rizieq di dalam Jakarta. Saat itu, ia sempat mengancam akan membubarkan FPI dikarenakan dianggap menyebabkan kerumunan ketika pandemi Covid-19.
Lalu, di tempat tahun 2021, Dudung menyelesaikan persoalan hukum 11 orang debt collector atau penagih utang yang menghalau manusia anggota Badan Pembina Desa (Babinsa) pada Tol Pusat Kota Barat-Jakarta Utara. Hal ini pun sempat padat di tempat media sosial.
Beralih ke Maruli Simanjuntak, ia adalah menantu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mana dilantik sebagai KSAD pada 29 November 2023 lalu. Ia menggantikan kedudukan Agus Subiyanto yang tersebut diangkat menjadi Panglima TNI.
Lulus dari Akmil pada 1992, Maruli bertugas di dalam satuan tempur kecabangan infanteri dalam Komando Pasukan Khusus (Kopassus) kemudian Detasemen Tempur Cakra. Sementara sikap strategis mulai diembannya pada tahun 2002 silam.
Saat itu, ia dipercaya menjadi Komandan Detasemen Tempur (Dandenpur) Cakra. Kemudian, pada tahun 2005-2008, Maruli kembali ke Kopassus serta ditunjuk sebagai Perwira Bantuan Madya Operasi Kopassus.
Selain itu, Maruli Simanjuntak juga pernah menjadi Komandan Batalyon 21 Grup 2 Kopassus, Komandan Pusat Pendidikan lalu Latihan Pasukan Khusus, hingga Wakil Komandan Grup 1 Kopassus/Para Komando.
Tak ketinggalan, ia turut dipercaya menjadi Komandan Grup 2 Kopassus/Sandhi Yudha pada periode 2013-2014, Komandan Grup A Paspampres pada 2014 sampai 2016, juga Danrem 074/Warastratama Surakarta.
Maruli lalu menjadi Wakil Komandan Paspampres pada 2017-2018, Komandan Paspampres 2018-2020 dan juga Pangdam IX/Udayana 2020-2022. Sementara jabatan terakhirnya sebelum KSAD adalah Pangkostrad.
Ia kerap menuai prestasi pada waktu menjadi Pangdam IX/Udayana, yang membawahi wilayah Bali, NTB, lalu NTT. Saat itu, ia mengerahkan pasukannya mencari sumber-sumber air juga memasang pompa untuk membantu warga dalam sana.
Sentilan Dudung juga Maruli Soal Netralitas TNI-Polri untuk Megawati
Dudung Abdurachman menyentil pidato Megawati Soekarnoputri, yang dimaksud dinilai tendensius menyinggung netralitas TNI-Polri di area Pilpres 2024. Ia mengumumkan Mega seharusnya turut menghadirkan nama lembaga Badan Intelijen Negara (BIN).
“Kemarin enggak dibilang juga, BIN-nya kok netral, harusnya bilang juga dong BIN juga netral,” ujar Dudung usai hadir sebagai salah satu pendukung Prabowo-Gibran pada debat terakhir Pilpres di area JCC, Hari Minggu (4/2/2024).
Sementara itu, Maruli Simanjuntak meyakinkan netralitas TNI-Polri pada Pilpres 2024 ini tetap saja terjaga. Kemudian, apabila memang sebenarnya ditemukan hal-hal yang dimaksud menyimpang, ia pun menyarankan untuk menimbulkan laporan.
“Kalau pendapat saya, kalau memang benar tak ada hal yang dilaporkan, saya menganggap itu tidaklah ada. Kalau menganggap bahwa pelaporan itu membutuhkan waktu banyak, ungkapkan saja,” kata Maruli di area Balai Kartini, Jakarta, Awal Minggu (5/2/2024).
Maruli lantas menyinggung perihal dokumen Pakta Integritas terkait dukungan untuk paslon besutan PDIP, Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang digunakan sempat viral. Meski tak ada yang mana melaporkan hal ini, TNI AD, kata dia, tetap memperlihatkan mengusut tindakan hukum tersebut.
“Tentang Papua kejadian (Pakta Integritas dukungan untuk Ganjar-Mahfud) pada Sorong itu secara tertoreh tak ada laporan. Tapi ada perkembangan. Ini adalah kita panggil orangnya secara langsung berkoordinasi, ya kita aktivitas lanjuti langsung. Itu kalau memang benar ada bukti,” ucap Maruli.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
