Infocakrawala.com – JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyingkap pendapat menanggapi netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2024 yang tersebut diragukan di sidang Komite HAM pada Jenewa, Swiss pada Selasa, 12 Maret 2024. Juru Bicara Kemlu Lalu Muhammad Iqbal menegaskan bahwa sidang Komite HAM PBB yang disebutkan bersifat dialog interaktif, sehingga tiada mempunyai wewenang untuk mengadili pelaksanaan HAM pada antara negara-negara pihak.
“Sidang Komite HAM PBB mengenai Kovenan Hak-hak Sipil lalu Politik (ICCPR) adalah pertemuan rutin yang dimaksud sifatnya dialog interaktif antara Komite HAM dengan negara pihak, antara lain guna mengidentifikasi keinginan peningkatan kapasitas, bukanlah untuk mengadili penyelenggaraan HAM di dalam antara negara-negara pihak,” kata Lalu di keterangannya, Hari Senin (18/3/2024).
Lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa Komite HAM beranggotakan 18 ahli independen yang tersebut dipilih melalui pemungutan kata-kata di tempat PBB lalu tak mewakili pemerintah maupun badan PBB tertentu. Sehingga diperkenalkan Indonesia ke Komite HAM PBB bersifat sukarela dan juga diapresiasi oleh ke 18 negara tersebut.
“Kehadiran negara pihak pada konferensi yang disebutkan bersifat sukarela, sukarela. Kehadiran Indonesia merupakan bentuk komitmen penyelenggaraan kovenan hak sipil juga kebijakan pemerintah secara umum, presentasi, kemudian peluncuran Indonesia sangat diapresiasi oleh Komite HAM PBB,” kata dia.
Adapun pertanyaan yang bukan terjawab dikarenakan banyaknya pertanyaan lalu keterbatasan waktu. Hal itu menurutnya rutin terjadi pada dialog interaktif di tempat berbagai kesempatan.
“Mengenai komentar salah satu anggota Komite HAM dari Senegal lalu beberapa pertanyaan lain, memang sebenarnya tidak ada sempat ditanggapi dikarenakan pertanyaan cukup sejumlah kemudian waktu tidaklah memungkinkan. Situasi yang dimaksud kerap terjadi pada dialog interaktif seperti ini,” pungkasnya.
