InfoCakrawala.com – Jakarta – Asisten Deputi Moneter serta juga Sektor Eksternal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Adriansyah mengatakan pemerintah mengajukan permohonan penanam modal tetap melakukan pembangunan ekonomi dalam tempat tahun pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.
“Ada isu terkait keberlanjutan kebijakan yang digunakan digunakan menciptakan pemodal wait and see, tapi pemerintah memohonkan pemodal tetap melakukan penyetoran modal akibat pemerintah sudah memitigasi risiko pelemahan kegiatan ekonomi global,” kata Adriansyah dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2024 yang digunakan hal itu dipantau dalam area Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pemodal mampu tetap berinvestasi pada sektor-sektor yang digunakan mana memberikan keuntungan dalam jangka pendek lantaran ditopang oleh perhelatan pemilu, seperti sektor makanan, minuman, tekstil, lalu pakaian.
Ia juga meyakinkan penanam modal bisa saja jadi tetap berinvestasi di dalam dalam Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digunakan itu pembangunannya akan terus berlanjut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN serta dalam peta jalan yang tersebut digunakan sudah pernah dibentuk.
Adriansyah mengatakan, di tempat area tengah tahun pemilu, pemerintah optimistis pertumbuhan perekonomian pada 2024 mencapai 5,2 persen sekalipun pertumbuhan dunia perniagaan global sedang melemah.
“Fundamental perekonomian kita relatif lebih tinggi lanjut baik dibandingkan negara peers. Kita melakukan ranking negara kita dibandingkan peers, kita masih lebih besar banyak baik,” kata Adriansyah menambahkan.
Menurut dia, perekonomian India kemudian juga negara-negara Asean yang tersebut mana menjadi mitra dagang Indonesia akan tetap tumbuh pada 2024 serta berpotensi menopang kinerja ekspor nasional.
Sementara itu, inflasi diperkirakan akan berkisar sebesar 2,5 plus minus 1 persen secara tahunan pada 2024.
Adriansyah mengatakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi, pemerintah sudah menerapkan berbagai kebijakan seperti mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja kemudian mereformasi perizinan perniagaan berbasis risiko.
Pemerintah juga berupaya menjaga stabilisasi biaya pangan serta menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk menjaga daya beli masyarakat, salah satunya melalui penyaluran bantuan beras kepada 22 jt Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2024.
(Sumber: AntaraNews)
