Infocakrawala.com – JAKARTA – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Hugua mengusulkan kebijakan pemerintah uang atau money politics dilegalkan pada pelaksanaan kontestasi politik. Dia berharap usulan ini diatur pada peraturan teknis KPU.
Usulan ini disampaikan Hugua ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR sama-sama KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan (DKPP), dan juga pemerintah.
“Karena money politics ini keniscayaan, kita juga tiada money politics tiada ada yang dimaksud pilih, tiada ada yang pilih pada publik dikarenakan atmosfernya beda,” ujar Hugua.
“Jadi kalau PKPU ini istilah money politics dengan cost politics ini coba dipertegas kemudian bahasanya dilegalkan sekadar batas berapa, sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politics batas ini harus disemprit,” sambungnya.
Menurut dia, kalau tiada dilegalkan maka kesulitan kebijakan pemerintah uang tiada akan selesai. Akibatnya, pertarungan yang digunakan terjadi hanya sekali antara orang yang dimaksud miliki modal besar.
“Kalau barang ini tiada dilegalkan kita kucing-kucingan terus yang mana akan pemenang nanti ke depan adalah saudagar. Jadi pertarungan para saudagar tidak lagi pertarungan para negarawan politisi lalu negarawan, tetapi saudagar dikarenakan nggak punya uang pasti tiada akan menang rakyat tiada akan memilih akibat ini atmosfer kondisi biosfer masyarakat,” ungkapnya.
Sehingga, Hugua berpandangan bahwa dapat cuma urusan politik uang dilegalkan dengan ditetapkan batasannya. “Kita legalkan cuma dengan batasan tertentu. Kita legalkan misalkan maksimal Rp20 ribu atau Rp50 ribu atau Rp1 jt atau Rp5 jt sebab ini permainan di tempat situ,” katanya.
Usulan ini segera ditolak Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. Menurut dia, semangat undang-undang tegas memberantas praktik kebijakan pemerintah uang.
“Ya sebenarnya semangat kita ini mau ubah UU pemilu. Pokoknya mau Rp1 pun harus kena tangkap. Jadi apalagi PKPU. Memang saya kira kita semua ini merasakan bahwa situasi pilpres kemarin tiada wajar bahasanya Pak Hugua,” ujarnya.
Justru yang dimaksud perlu diadakan adalah memperbaiki undang-undang agar perbuatan urusan politik uang tidaklah kerap terjadi ketika pemilu. “Caranya kita harus perbaiki memproduksi aturan yang tersebut lebih besar kuat lebih banyak keras supaya itu tiada terjadi,” ucapnya.
