Infocakrawala.com – JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty memohon pemerintah yang terlanjur memberikan “karpet merah” terhadap Starlink , untuk bersikap adil lalu konsisten. Jika tidak, Evita khawatir dua hingga tiga tahun lagi perusahaan telekomunikasi kemudian internet di area Indonesia berpotensi bangkrut, juga negara kehilangan kontrol segera berhadapan dengan infrastruktur komunikasi.
“Saya harap pemerintah mendengar juga pendapat operator kita pada di negeri yang dimaksud selama ini telah dilakukan berpartisipasi di penyelenggaraan telekomunikasi juga internet di tempat Indonesia. Berikan merekan equal playing field dengan keadilan pada pemberlakuan pemenuhan kewajiban masing-masing,” kata Evita, politikus PDI Perjuangan ini, Kamis (23/5/2024).
Evita mengaku heran, Elon Musk disambut bak raja, diberi karpet merah, dengan gampang diberikan market, padahal Indonesia punya inisiatif satelit sendiri dan juga perubahan fundamental digital. Hebatnya lagi, sampai detik ini, ketika dibujuk-bujuk untuk pembangunan ekonomi Tesla di tempat Indonesia, Elon Mask malah pilih negara lain.
Menurut Evita, sebagai sesama pemain pada lapangan usaha internet, Starlink harusnya memenuhi berbagai kewajiban yang tersebut sebanding seperti perusahaan lainnya, mulai dari kewajiban pendirian badan bisnis yang mana berkedudukan pada Indonesia, Derajat Komponen Dalam Negeri (TKDN), aspek kemungkinan interferensi, penerapan kebijakan perpajakan serta pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kewajiban pemenuhan Quality of Service (QoS), hingga aspek pemeliharaan serta keamanan data, dan juga aspek kedaulatan bangsa.
Evita mengingatkan, regulasi yang tersebut tak cukup ketat terkait layanan internet satelit seperti Starlink dapat menyulitkan operator telekomunikasi lokal untuk bersaing dengan perusahaan asing yang miliki kemampuan besar. Terwujud juga persaingan yang tidak ada seimbang. Jika biaya langganan Starlink turun besar seperti yang digunakan direncanakan oleh perusahaan, operator telekomunikasi lokal di area Indonesia kemungkinan besar kesulitan bersaing di hal nilai tukar layanan internet. Hal ini dapat mengarah pada penurunan total pelanggan yang digunakan beralih ke Starlink.
“Ancaman-ancaman ini dapat berdampak negatif terhadap operator lokal pada Indonesia, baik dari segi pendapatan, penetrasi pasar, maupun tempat bersaing di bidang telekomunikasi domestik. Oleh akibat itu, perlu ada regulasi yang digunakan jelas, kerja sejenis dengan pemangku kepentingan, juga strategi perusahaan yang adaptif. Ini adalah kalau bukan segera diatur, di dua atau tiga tahun ke depan, semua perusahaan telekomunikasi serta internet di dalam Indonesia mampu bangkrut,” kata Evita.
Evita menyebut, ketergantungan pada layanan internet satelit seperti Starlink yang dimaksud dioperasikan oleh perusahaan asing dapat mengakibatkan negara kehilangan kontrol dengan segera menghadapi infrastruktur komunikasi, membatasi kemampuan untuk mengambil tindakan darurat atau koordinasi pada situasi konflik.
“Semua alat sadap milik KPK, BIN, Polri, Kejaksaan akan tidaklah berguna sebab tak ada akses ke Starlink. Kemudian, kemungkinan campur tangan asing pada operasional komunikasi, kemudian gangguan terhadap fungsi penting pemerintah lalu militer di koordinasi serta respons darurat,” ucapnya.
Tak cuma itu, ancaman akses yang dimaksud bukan diinginkan oleh negara asing atau entitas jahat terhadap infrastruktur satelit dapat mengakibatkan serangan siber seperti mata-mata atau penyalahgunaan data, yang digunakan dapat merugikan keamanan nasional.
“Penggunaan layanan Starlink yang tiada mengikutsertakan NOC (Network Operation Center) serta NAP (Network Access Provider) lokal dapat menghambat kemampuan pemerintah di mengawasi juga mengantisipasi peluang ancaman keamanan siber,” ucapnya.
“Pemerintah kita sudah ada terlanjur kasih karpet merah ke Elon Musk sebelum regulasi yang dimaksud kuat disiapkan. Hal ini membahayakan kedaulatan digital kemudian keamanan negara. Saya minta agar regulasi tentang layanan ini diatur, harus adil, lalu konsisten,” kata Evita
