Infocakrawala.com – JAKARTA – Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang diselenggarakan dalam Pesantren Bahrul Ulum, Sungailiat Bangka Belitung, pada 28-31 Mei 2024 menciptakan berbagai rekomendasi permasalahan strategis yang diharapkan untuk mewujudkan kemaslahatan bangsa. Satu di tempat antaranya, komitmen prioritas pemanfaatan barang pada negeri .
Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI 2024 ini menjadi kesempatan yang digunakan sangat strategis, untuk secara moral, memulihkan martabat bangsa Indonesia dengan mencintai item pada negeri sendiri dari hilir, proses, juga hulunya bahkan mampu bersaing (kompetitif) pada lingkungan ekonomi global (ekspor) demi kesejahteraan bangsa Indonesia seluruhnya.
“Berdasarkan pandangan di tempat atas, Partisipan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI VIII merekomendasikan, mendesak negara dengan menggunakan instrumen yang tersebut berlaku, segera mendirikan kemudian mengembangkan kemandirian kegiatan ekonomi nasional dengan cara menggunakan produk-produk nasional yang tersebut menggunakan unsur baku pada negeri, saham perusahaan tak dimiliki oleh asing secara mayoritas, serta menggunakan tenaga kerja nasional,” ujar Ketua SC yang mana juga Ketua MUI Area Fatwa Asrorun Niam Sholeh di keterangan yang tersebut diterima SINDOnews, Hari Sabtu (1/6/2024).
Acara Ijtima Ulama ini disertai oleh 654 kontestan dari unsur pimpinan lembaga fatwa Ormas Islam Taraf Pusat, pimpinan Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, pimpinan pesantren tinggi ilmu-ilmu fikih, pimpinan fakultas Syariah perguruan tinggi keislaman, perwakilan lembaga fatwa negara ASEAN juga Timur Tengah seperti Tanah Melayu dan juga Qatar, individu cendekiawan muslim serta ahli hukum Islam, juga para peneliti sebagai peninjau.
Acara ini dibuka Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Hadir memberikan materi pengayaan terkait tema pembahasan Ijtima antara lain Ketua BAZNAS Prof Noor Ahmad, Kepala BPKH Fadlul Imansyah, Dirjen Pengelolaan Haji serta Umroh (PHU) Kementerian Agama RI Prof Hilman Latief, Staf Ahli Menteri Luar Negeri RI Area Hubungan Antar Lembaga Muhsin Syihab, Wakil Presiden ke-10 dan juga ke-12 Jusuf Kalla, juga Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid.
