Infocakrawala.com – JAKARTA – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil menyoroti minimnya anggaran atau dana intelijen pada sedang banyaknya buronan di perkara yang tersebut ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) .
Hal ini disampaikan Nasir di Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR sama-sama Kejagung pada rangka mengkaji Rencana Anggaran Kerja (RAK) Tahun 2025 dalam Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
“Ini mengenai dana intelijen. Banyak yang digunakan menjadi DPO, yang dimaksud sudah ada inkrah lalu ia melarikan diri, tidak ada tampak batang hidungnya sehingga perlu dicari. Tapi, anggaran untuk mencari sangat minim,” ujar Nasir.
Dia mengaku tak dapat membayangkan bagaimana kerja-kerja aparat intelijen untuk mengejar para buronan dengan anggaran yang tersebut sangat minim. Dengan anggaran minim, aparat tampaknya semata-mata mampu berdoa saja.
“Sehingga para aparat di dalam intelijen ya berdoa cuma supaya beliau bosan menyembunyikan diri lalu balik menyerahkan diri,” ucapnya.
Nasir mengungkapkan fakta yang tersebut ada belakangan ini terkait kerja-kerja intelijen Kejagung. Dia meninjau terkadang buronan Kejagung ditangkap di waktu yang sangat lama.
Bahkan, penangkapan buronan diadakan belaka dengan kebetulan sekadar ada aparat intelijen yang mana bertemu buronan lalu ditangkap.
“Mudah-mudahan hitungan ini bisa jadi diperhatikan. Sehingga kemudian sanggup memberikan kepastian hukum terhadap orang-orang yang tersebut menjadi buronan Kejaksaan, oleh sebab itu itu akan berdampak persepsi warga terhadap penegakan hukum di tempat lingkungan Kejagung,” kata Nasir.
