Infocakrawala.com – JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa sejak 2021 hingga kuartal I 2024, jumlah operasi Quick Response Code Indonesian Standard ( QRIS ) telah dilakukan mencapai 4,47 miliar serta nominal operasi mencapai Rp459,4 triliun.
Kepala Grup Pembangunan UMKM kemudian Perlindungan Pengguna BI Diana Yumanita mengatakan, peningkatan yang disebutkan sejalan dengan BI meluncurkan QRIS pertama kali pada 17 Agustus 2019 juga kemudian berlaku secara efektif secara nasional pada 1 Januari 2020.
“Sistem pembayaran digital pada Indonesia diharapkan dapat terus semakin kuat, dikarenakan sangat memberikan dampak positif bagi perekonomian di tempat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kegiatan QRIS yang tersebut mencapai Rp459,4 triliun pada tahun 2023,” kata Diana di acara Dialog Inspiratif AstraPay, Kamis (13/6/2024).
Menurut Diana, BI telah lama melakukan berbagai inisiatif untuk menyokong kemajuan sistem pembayaran digital pada optimalisasi QRIS di tempat Indonesia.
Salah satu kelebihan yang mana telah mampu dirasakan adalah proses menggunakan QRIS dapat dilaksanakan dalam lintas negara, seperti pada Malaysia, Thailand, serta yang terbaru di tempat Singapura.
“Di berada dalam pesatnya perkembangan sistem pembayaran digital pada waktu ini, tentu literasi keuangan digital menjadi tantangan yang digunakan perlu diatasi. Literasi keuangan digital menjadi sangat penting agar penduduk dapat memahami khasiat kemudian hal-hal lain yang perlu diperhatikan dari pengaplikasian sistem pembayaran digital. Tanpa pemahaman yang mana memadai, warga bisa saja rentan terhadap penipuan, penyalahgunaan data, dan juga permasalahan keamanan lainnya,” tutur Diana.
Di berada dalam pemaparannya, Diana menyebutkan bahwa ketika ini masih terdapat gap antara tingkat literasi lalu inklusi keuangan pada Indonesia.
“Rendahnya tingkat literasi tersebut, tentu dibutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak untuk mampu memacu pemahaman literasi keuangan yang lebih lanjut baik kedepannya,” kata Diana.
Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo, mengarahkan kebijakan sistem pembayaran melalui penguatan literasi digital dan juga manajemen risiko bagi pelaksana dan juga masyarakat.
