Eks Ketua DPP Ungkap Sejumlah Kejanggalan Perubahan Pengurus Pusat PBB

Eks Ketua DPP Ungkap Sejumlah Kejanggalan Perubahan Pengurus Pusat PBB

Infocakrawala.com – JAKARTA – Mantan Ketua Sektor Politik kemudian Hukum DPP DPP Partai Siklus Bintang (PBB) Firmansyah turut menyoroti kabar pencopotan Afriansyah Noor dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB. Menurutnya, perombakan pengurus DPP diadakan Pj Ketua Umum PBB Fahri Bachmid meskipun belum memiliki legitimasi, baik pembaharuan akta maupun SK Kemenkumham.

Perombakan ini bermula ketika PBB menyelenggarakan Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang digunakan menyatakan Yusril Ihza Mahendra mundur dari jabatan Ketum juga menunjuk Fahri Bachmid sebagai Pj Ketua Umum.

“Hasil rapat MDP yang telah terjadi memilih PJ ketum kemudian beberapa inovasi Anggaran Dasar partai yang dimaksud seharusnya disampaikan panitia MDP untuk dilaksanakan pembaharuan akta notaris dan juga pengesahan SK Kumham (Kemenkumham),” kata Firmansyah di keterangan resminya, Akhir Pekan (16/6/2024).

Firmansyah mengaku dihubungi beberapa orang pengurus partai untuk berkonsultasi akibat Fahri belum miliki legitimasi untuk melakukan perombakan pengurus.

“Namun yang saya dengar dari beberapa pengurus PBB yang dimaksud menghubungi saya untuk konsultasi bahwa PJ Ketum PBB belum memiliki legitimasi baik inovasi akta maupun SK KumHam malah melakukan perombakan pengurus total sampai mengganti Sekjen,” katanya.

“Dan hebatnya lagi pengajuan SK pengesahan KumHam ditandatangani oleh Prof Yusril yang telah mengundurkan diri sebagai Ketum,” imbuh Firmansyah.

Meski begitu, ia enggan menilai legalitas kepengurusan PBB. “Bukan kapasitas saya menilai apakah ada cacat formil di pengesahan SK Menkumham tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Pj Ketum DPP PBB, Fahri Bachmid membenarkan sudah pernah mencopot Afriansyah Noor dari jabatan Sekjen PBB. Pencopotan Afriansyah itu sangat teknis untuk menghadapi pemilihan kepala daerah 2024.

“Pertimbangan sesungguhnya sangat teknis saja, yaitu untuk kepentingan dan juga permintaan akselarasi konsolidasi internal partai pada menghadapi beberapa jadwal strategis nasional, termasuk pelaksanaan pemilihan gubernur secara langsung tahun 2024 ini,” kata Fahri ketika dihubungi, Hari Minggu (16/6/2024).

Terlepas dari itu, Fahri menilai, proses pergantian sekjen di institusi partai urusan politik merupakan hal yang mana lumrah terjadi. Menurutnya, pergantian sekjen partai merupakan hal biasa saja. Apalagi ia mengungkapkan bahwa pencopotan Afriansyah sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari.

“Memang saya selaku Penjabat Ketua Umum DPP PBB pasca Musyawarah Dewan Partai (MDP) PBB pada tanggal 18 Mei 2024, pada pada waktu itu telah lama mengambil berbagai kebijakan juga langkah-langkah organisatoris untuk kepentingan penataan serta konsolidasi internal partai, termasuk melakukan ‘replacement/refreshment kemudian arrangement” terhadap beberapa sikap jabatan tertentu dalam DPP PBB, termasuk kedudukan Sekjen,” kata Fahri.